HomeTrendingKetua KPK Tak Daftar Capim: Terlalu Banyak Persoalan di Lembaga Ini

Ketua KPK Tak Daftar Capim: Terlalu Banyak Persoalan di Lembaga Ini

Published on

spot_img

 391 total views

JAKARTA – Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi atau KPK Nawawi Pomolango, mengumumkan bahwa dia tidak akan mencalonkan diri sebagai calon pimpinan (Capim) maupun anggota Dewan Pengawas (Dewas) KPK.

Menurutnya, Lembaga KPK saat ini memiliki banyak masalah, yang tidak hanya terkait dengan pimpinan.

Adapun pendaftaran Capim KPK yang dibuka sejak 26 Juni lalu ditutup hari ini, pada Senin (15/7).

“Saya tidak ikutan lagi mendaftarkan diri. Terlalu banyak ‘persoalan’ di lembaga ini, dan itu bukan hanya soal pimpinan,” ucap Nawawi.

Nawawi Pomolango sendiri diangkat sebagai Plt. Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) pada Jumat, 24 November 2023. Pengangkatannya dilakukan setelah Presiden Joko Widodo, menandatangani Keputusan Presiden yang memberhentikan sementara Ketua KPK Firli Bahuri.

“Keppres ini ditandatangani oleh Presiden Jokowi di Lanud Halim Perdanakusuma Jakarta, Jumat malam, 24 November 2023, setiba dari kunjungan kerja dari Kalimantan Barat,” ucap Koordinator Staf Khusus Presiden Ari Dwipayana, pada Jum’at (24/11/2023).

Nawawi juga sempat menjabat sebagai Wakil Ketua KPK sejak 2019. Ia mengamankan posisinya sebagai pimpinan KPK dengan mengumpulkan 50 suara dalam proses pemungutan suara yang diadakan oleh Komisi III DPR di gedung DPR, menyusul Firli Bahuri, Alexander Marwata, Lili Pintauli Siregar, dan Nurul Ghufron.

Nawawi juga mengkritik kepemimpinan Firli Bahuri di lembaga anti-korupsi, menekankan menentang pendekatan pertunjukan tunggal. Dia mendesak pimpinan KPK untuk tidak mengambil keputusan sepihak.

Dalam uji kelayakan dan kepatutan KPK Capim, Nawawi mengkritik tajam KPK di beberapa lini.

Ini termasuk penyadapan yang terlalu bersemangat, lingkungan karyawan KPK yang bermuatan politik, dan upaya pencegahan korupsi yang dia anggap sebagai tur bus antikorupsi yang dangkal ungkapnya.

Artikel Terbaru

Cuci Tangan Kasmujo di Skripsi Jokowi, Dulu Ngaku Pembimbing Kini Ingkar 

JAKARTA – Isu mengenai keabsahan skripsi mantan Presiden Republik Indonesia, Joko Widodo (Jokowi), kembali memanaskan jagat akademik dan politik. 

PSI Buka Pendaftaran Calon Ketum, Jokowi Berpeluang Maju

SOLO - Partai Solidaritas Indonesia (PSI) resmi membuka pendaftaran calon ketua umum untuk periode selanjutnya, menyusul rencana pergantian Kaesang Pangarep dari posisi tersebut.

KPK dan Polri Masih Terafiliasi Jokowi? Prabowo Diduga Andalkan Kejaksaan yang Dibackup TNI

JAKARTA –Analis politik dan militer dari Universitas Nasional (Unas) Jakarta, Selamat Ginting menilai bahwa Presiden Prabowo Subianto kini lebih mengandalkan Kejaksaan Agung (Kejagung) dalam penegakan hukum ketimbang Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) dan Kepolisian Negara Republik Indonesia (Polri), yang menurutnya masih dinilai publik terafiliasi dengan mantan Presiden Joko Widodo (Jokowi).

Kritik Pedas Gadis Asmat: Mahasiswa Papua Jangan Salahgunakan Beasiswa Negara!

INN NEWS - Desy Boban, seorang mahasiswi asal Asmat yang menempuh pendidikan di IPB University barubaru ini menyampaikan kritik tajam dan emosional lewat media sosialnya. 

artikel yang mirip

Cuci Tangan Kasmujo di Skripsi Jokowi, Dulu Ngaku Pembimbing Kini Ingkar 

JAKARTA – Isu mengenai keabsahan skripsi mantan Presiden Republik Indonesia, Joko Widodo (Jokowi), kembali memanaskan jagat akademik dan politik. 

PSI Buka Pendaftaran Calon Ketum, Jokowi Berpeluang Maju

SOLO - Partai Solidaritas Indonesia (PSI) resmi membuka pendaftaran calon ketua umum untuk periode selanjutnya, menyusul rencana pergantian Kaesang Pangarep dari posisi tersebut.

KPK dan Polri Masih Terafiliasi Jokowi? Prabowo Diduga Andalkan Kejaksaan yang Dibackup TNI

JAKARTA –Analis politik dan militer dari Universitas Nasional (Unas) Jakarta, Selamat Ginting menilai bahwa Presiden Prabowo Subianto kini lebih mengandalkan Kejaksaan Agung (Kejagung) dalam penegakan hukum ketimbang Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) dan Kepolisian Negara Republik Indonesia (Polri), yang menurutnya masih dinilai publik terafiliasi dengan mantan Presiden Joko Widodo (Jokowi).