HomeTrending108 Calon Pembantu Prabowo di Kabinet Tak Ada Kader PDIP, Tanda Ada...

108 Calon Pembantu Prabowo di Kabinet Tak Ada Kader PDIP, Tanda Ada Oposisi?

Published on

spot_img

 370 total views

JAKARTA – Total ada 108 orang calon menteri, wakil menteri, dan kepala lembaga yang menghadap Presdien terpilih Prabowo Subianto pada Senin (14/10) dan Selasa (15/10), di rumahnya, Jalan Kertanegara, Jakarta Selatan.

Namun, tak tampak calon menteri yang merupakan kader PDIP.

Pada Selasa kemarin, memang ada kader senior PDIP Pramono Anung yang mampir ke rumah Prabowo. Namun, ia tak menjelaskan apakah kedatangannya sebagai calon menteri atau penghubung komunikasi antara PDIP dengan Prabowo.

Diketahui hari ini Rabu (16/10), Prabowo menggelar pembekalan terhadap calon pembantunya di rumahnya yang berada di Hambalang, Bogor, pada Rabu (16/10) ini.

Juru Bicara PDIP, Chico Hakim menyatakan bahwa peluang PDIP untuk masuk kabinet masih terbuka, tergantung pertemuan antara Prabowo dan Ketua Umum PDIP, Megawati Soekarnoputri.

Puan Maharani, Ketua DPP PDIP, menyebut bahwa hingga saat ini tidak ada kader PDIP yang dipanggil.

“Ya berarti enggak dipanggil, ya udah itu aja.”

Sebelumnya, Puan juga mengonfirmasi pertemuan antara Prabowo dan Megawati, namun pertemuan itu belum terjadi dan tidak ada kepastian tanggalnya meski tinggal satu minggu sebelum pelantikan.

Politikus PDIP, Aria Bima, menekankan pentingnya pertemuan tersebut untuk menentukan peluang PDIP masuk kabinet Prabowo-Gibran.

Sementara itu, Bendahara Umum PDIP, Olly Dondokambey, menegaskan bahwa PDIP akan mengajukan nama calon menteri setelah pertemuan Megawati dan Prabowo terjadi.

Olly menyatakan kesiapan PDIP untuk mengajukan kader jika Prabowo bersedia menerimanya.

“Pasti ada dong, kalau Pak Prabowo bersedia menerima kader PDIP, ya pasti ada,” ujarnya.

Di sisi lain, beredar isu bahwa Presiden Jokowi menyarankan Prabowo agar PDIP tidak bergabung dalam pemerintahan demi menjaga kesehatan demokrasi.

Jokowi dikabarkan khawatir bahwa keterlibatan PDIP dapat mengganggu jalannya pemerintahan Prabowo-Gibran karena dinilai terlalu banyak ikut campur, termasuk dalam penentuan posisi menteri.

Selain itu, Jokowi diduga menolak beberapa nama calon menteri yang diusulkan PDIP, seperti Budi Gunawan, Kepala BIN, dan Olly Dondokambey.

Namun jika rencana pertemuan Prabowo dan Megawati Soekarnoputri terjadi dan PDIP bergabung ke pemerintahan, maka tidak ada opsisi di pemerintahan yang akan datang. Sebab semua parpol parlemen telah bergabung ke pemerintahan Prabowo-Gibran.

Artikel Terbaru

Cuci Tangan Kasmujo di Skripsi Jokowi, Dulu Ngaku Pembimbing Kini Ingkar 

JAKARTA – Isu mengenai keabsahan skripsi mantan Presiden Republik Indonesia, Joko Widodo (Jokowi), kembali memanaskan jagat akademik dan politik. 

PSI Buka Pendaftaran Calon Ketum, Jokowi Berpeluang Maju

SOLO - Partai Solidaritas Indonesia (PSI) resmi membuka pendaftaran calon ketua umum untuk periode selanjutnya, menyusul rencana pergantian Kaesang Pangarep dari posisi tersebut.

KPK dan Polri Masih Terafiliasi Jokowi? Prabowo Diduga Andalkan Kejaksaan yang Dibackup TNI

JAKARTA –Analis politik dan militer dari Universitas Nasional (Unas) Jakarta, Selamat Ginting menilai bahwa Presiden Prabowo Subianto kini lebih mengandalkan Kejaksaan Agung (Kejagung) dalam penegakan hukum ketimbang Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) dan Kepolisian Negara Republik Indonesia (Polri), yang menurutnya masih dinilai publik terafiliasi dengan mantan Presiden Joko Widodo (Jokowi).

Kritik Pedas Gadis Asmat: Mahasiswa Papua Jangan Salahgunakan Beasiswa Negara!

INN NEWS - Desy Boban, seorang mahasiswi asal Asmat yang menempuh pendidikan di IPB University barubaru ini menyampaikan kritik tajam dan emosional lewat media sosialnya. 

artikel yang mirip

Cuci Tangan Kasmujo di Skripsi Jokowi, Dulu Ngaku Pembimbing Kini Ingkar 

JAKARTA – Isu mengenai keabsahan skripsi mantan Presiden Republik Indonesia, Joko Widodo (Jokowi), kembali memanaskan jagat akademik dan politik. 

PSI Buka Pendaftaran Calon Ketum, Jokowi Berpeluang Maju

SOLO - Partai Solidaritas Indonesia (PSI) resmi membuka pendaftaran calon ketua umum untuk periode selanjutnya, menyusul rencana pergantian Kaesang Pangarep dari posisi tersebut.

KPK dan Polri Masih Terafiliasi Jokowi? Prabowo Diduga Andalkan Kejaksaan yang Dibackup TNI

JAKARTA –Analis politik dan militer dari Universitas Nasional (Unas) Jakarta, Selamat Ginting menilai bahwa Presiden Prabowo Subianto kini lebih mengandalkan Kejaksaan Agung (Kejagung) dalam penegakan hukum ketimbang Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) dan Kepolisian Negara Republik Indonesia (Polri), yang menurutnya masih dinilai publik terafiliasi dengan mantan Presiden Joko Widodo (Jokowi).