HomeTrendingPenolakan Program Transmigrasi di Papua 

Penolakan Program Transmigrasi di Papua 

Published on

spot_img

 300 total views

DENPASAR – Mahasiswa dan masyarakat Papua yang menamakan diri Ikatan Mahasiswa dan Masyarakat Papua (IMMAPA) dan Aliansi Mahasiswa Papua Komite Bali berunjuk rasa menolak program transmigrasi Presiden Prabowo Subianto di bundaran Plaza Renon, Denpasar, Sabtu (9/11/2024).

Sebelumnya, Aliansi Badan Eksekutif Mahasiswa (BEM) se-Jayapura, Papua juga telah menggelar aksi demontrasi tolak program transmigrasi yang dicanangkan Pemerintah Pusat.

Alasan penolakan kata juru bicara IMMPA, Karel Uropmabin dalam keterangannya adalah warga lokal takut tersingkir warga pendatang.

“Kami aliansi masyarakat Papua menolak tegas transmigrasi terjadi di tanah Papua. Kami takut ada genosida, penghilangan kultur dan budaya (Papua),” kata Karel.

Karel mengatakan, penduduk di enam provinsi di Papua tidak telalu banyak. Mereka khawatir, pengaruh warga pendatang yang akan semakin banyak karena program transmigrasi, akan menyingkirkan eksistensi mereka di Papua.

Selain itu, dia menyebut masih ada friksi atau konflik horizontal antara warga pendatang dan warga asli di Papua.

“Kami yang punya tanah. Kami yang punya tempat, seolah-olah pendatang di tanah sendiri. Karena itulah kami menolak (program transmigrasi). Apalagi ini sudah program,” kata Karel.

“Kehidupan sosial juga sama. Masih sering terjadi perbedaan dan konflik horizontal,” imbuhnya.

Diberitakan sebelumnya, Menteri Transmigrasi Muhammad Iftitah Sulaiman tengah menyiapkan 10 titik lokasi untuk kawasan transmigrasi di Papua.

Kawasan-kawasan tersebut nantinya akan dilakukan revitalisasi agar bisa menampung dan membina para transmigran.

Artikel Terbaru

Cuci Tangan Kasmujo di Skripsi Jokowi, Dulu Ngaku Pembimbing Kini Ingkar 

JAKARTA – Isu mengenai keabsahan skripsi mantan Presiden Republik Indonesia, Joko Widodo (Jokowi), kembali memanaskan jagat akademik dan politik. 

PSI Buka Pendaftaran Calon Ketum, Jokowi Berpeluang Maju

SOLO - Partai Solidaritas Indonesia (PSI) resmi membuka pendaftaran calon ketua umum untuk periode selanjutnya, menyusul rencana pergantian Kaesang Pangarep dari posisi tersebut.

KPK dan Polri Masih Terafiliasi Jokowi? Prabowo Diduga Andalkan Kejaksaan yang Dibackup TNI

JAKARTA –Analis politik dan militer dari Universitas Nasional (Unas) Jakarta, Selamat Ginting menilai bahwa Presiden Prabowo Subianto kini lebih mengandalkan Kejaksaan Agung (Kejagung) dalam penegakan hukum ketimbang Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) dan Kepolisian Negara Republik Indonesia (Polri), yang menurutnya masih dinilai publik terafiliasi dengan mantan Presiden Joko Widodo (Jokowi).

Kritik Pedas Gadis Asmat: Mahasiswa Papua Jangan Salahgunakan Beasiswa Negara!

INN NEWS - Desy Boban, seorang mahasiswi asal Asmat yang menempuh pendidikan di IPB University barubaru ini menyampaikan kritik tajam dan emosional lewat media sosialnya. 

artikel yang mirip

Cuci Tangan Kasmujo di Skripsi Jokowi, Dulu Ngaku Pembimbing Kini Ingkar 

JAKARTA – Isu mengenai keabsahan skripsi mantan Presiden Republik Indonesia, Joko Widodo (Jokowi), kembali memanaskan jagat akademik dan politik. 

PSI Buka Pendaftaran Calon Ketum, Jokowi Berpeluang Maju

SOLO - Partai Solidaritas Indonesia (PSI) resmi membuka pendaftaran calon ketua umum untuk periode selanjutnya, menyusul rencana pergantian Kaesang Pangarep dari posisi tersebut.

KPK dan Polri Masih Terafiliasi Jokowi? Prabowo Diduga Andalkan Kejaksaan yang Dibackup TNI

JAKARTA –Analis politik dan militer dari Universitas Nasional (Unas) Jakarta, Selamat Ginting menilai bahwa Presiden Prabowo Subianto kini lebih mengandalkan Kejaksaan Agung (Kejagung) dalam penegakan hukum ketimbang Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) dan Kepolisian Negara Republik Indonesia (Polri), yang menurutnya masih dinilai publik terafiliasi dengan mantan Presiden Joko Widodo (Jokowi).