HomeGlobal4164 Jurnalis Korsel Lawan Presiden Yoon yang Coba Lumpuhkan Kebebasan Pers

4164 Jurnalis Korsel Lawan Presiden Yoon yang Coba Lumpuhkan Kebebasan Pers

Published on

spot_img

 259 total views

INN INTERNASIONAL – Pada 3 Desember 2024, pukul 11 malam, Presiden Yoon Seok-yeol dengan arogan menyatakan dalam siaran langsung bahwa ia akan melakukan “penghancuran total terhadap Korea Broadcasting System (KBS) dan Munhwa Broadcasting Corporation (MBC),” seraya menyebut mereka sebagai media partisan.

Sebelumnya, presiden juga menyebut media yang menyampaikan suara kritis sebagai “media palsu,” menekan media independen melalui berbagai cara. Pernyataan ini menunjukkan upaya sistematis untuk mengontrol kebebasan pers di Korea Selatan.

Kami, para jurnalis dan pekerja media, tidak dapat menoleransi ancaman semacam ini. Melalui deklarasi ini, kami bersatu untuk melindungi kebebasan pers sebagai fondasi demokrasi.

Kami telah belajar dari sejarah bahwa demokrasi akan runtuh ketika kebebasan pers diberangus. Pembunuhan terhadap kebebasan pers adalah langkah pertama menuju otoritarianisme.

Selama 50 tahun terakhir, kebebasan pers di Korea telah diperjuangkan dengan pengorbanan besar, dan kebebasan ini adalah hak fundamental yang tidak bisa dinegosiasikan.

Kami menyadari bahwa serangan terhadap media bukan hanya serangan terhadap institusi jurnalisme tetapi juga terhadap hak-hak rakyat untuk mengetahui kebenaran.

Kami mengingat perjuangan yang panjang dan menyakitkan sejak revolusi 19 April 1960, hingga gerakan candlelight revolution pada tahun 2017 yang menggulingkan pemerintahan otoriter.

Dalam sejarah tersebut, media telah menjadi pilar yang menjaga demokrasi tetap hidup. Namun, ancaman saat ini menyerupai kegelapan yang ingin menghapus semua pencapaian tersebut.

Deklarasi hari ini yang didukung oleh 4164 jurnalis dan 297 organisasi media menegaskan tuntutan berikut:

1. Pertama, Presiden Yoon Seok-yeol harus segera menghentikan semua upayanya untuk membungkam kebebasan pers. Tekanan dan ancaman terhadap media, termasuk melalui badan pengawas atau kontrol langsung, adalah pelanggaran serius terhadap prinsip-prinsip demokrasi.

2. Kedua, kami menolak segala bentuk manipulasi dan pengendalian media, baik dalam bentuk ancaman politik maupun ekonomi. Kami akan melawan semua bentuk sensor atau tekanan yang dilakukan terhadap jurnalis yang menjalankan tugasnya dengan integritas.

3. Ketiga, kami mendesak semua pekerja media, termasuk reporter, editor, dan produser, untuk melindungi nilai-nilai kebebasan pers dengan bersatu. Ini adalah tanggung jawab yang harus dipikul oleh semua pihak yang percaya pada nilai demokrasi.

Pada 14 Desember 2024, kami menyatakan komitmen untuk melawan otoritarianisme ini dan melindungi kebebasan pers di Korea Selatan

Disampaikan oleh 4164 jurnalis dan 297 organisasi media 14 Desember 2024.

Artikel Terbaru

Cuci Tangan Kasmujo di Skripsi Jokowi, Dulu Ngaku Pembimbing Kini Ingkar 

JAKARTA – Isu mengenai keabsahan skripsi mantan Presiden Republik Indonesia, Joko Widodo (Jokowi), kembali memanaskan jagat akademik dan politik. 

PSI Buka Pendaftaran Calon Ketum, Jokowi Berpeluang Maju

SOLO - Partai Solidaritas Indonesia (PSI) resmi membuka pendaftaran calon ketua umum untuk periode selanjutnya, menyusul rencana pergantian Kaesang Pangarep dari posisi tersebut.

KPK dan Polri Masih Terafiliasi Jokowi? Prabowo Diduga Andalkan Kejaksaan yang Dibackup TNI

JAKARTA –Analis politik dan militer dari Universitas Nasional (Unas) Jakarta, Selamat Ginting menilai bahwa Presiden Prabowo Subianto kini lebih mengandalkan Kejaksaan Agung (Kejagung) dalam penegakan hukum ketimbang Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) dan Kepolisian Negara Republik Indonesia (Polri), yang menurutnya masih dinilai publik terafiliasi dengan mantan Presiden Joko Widodo (Jokowi).

Kritik Pedas Gadis Asmat: Mahasiswa Papua Jangan Salahgunakan Beasiswa Negara!

INN NEWS - Desy Boban, seorang mahasiswi asal Asmat yang menempuh pendidikan di IPB University barubaru ini menyampaikan kritik tajam dan emosional lewat media sosialnya. 

artikel yang mirip

Cuci Tangan Kasmujo di Skripsi Jokowi, Dulu Ngaku Pembimbing Kini Ingkar 

JAKARTA – Isu mengenai keabsahan skripsi mantan Presiden Republik Indonesia, Joko Widodo (Jokowi), kembali memanaskan jagat akademik dan politik. 

PSI Buka Pendaftaran Calon Ketum, Jokowi Berpeluang Maju

SOLO - Partai Solidaritas Indonesia (PSI) resmi membuka pendaftaran calon ketua umum untuk periode selanjutnya, menyusul rencana pergantian Kaesang Pangarep dari posisi tersebut.

KPK dan Polri Masih Terafiliasi Jokowi? Prabowo Diduga Andalkan Kejaksaan yang Dibackup TNI

JAKARTA –Analis politik dan militer dari Universitas Nasional (Unas) Jakarta, Selamat Ginting menilai bahwa Presiden Prabowo Subianto kini lebih mengandalkan Kejaksaan Agung (Kejagung) dalam penegakan hukum ketimbang Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) dan Kepolisian Negara Republik Indonesia (Polri), yang menurutnya masih dinilai publik terafiliasi dengan mantan Presiden Joko Widodo (Jokowi).