424 total views
INN NEWS – Pengamat ekonomi dari Center of Economic and Law Studies (CELIOS), Bhima Yudhistira, menilai pernyataan Presiden Prabowo yang membatalkan kenaikan PPN menjadi 12% menunjukkan presiden tak ingin dianggap gagal dan tak berpihak pada rakyat dalam 100 hari pertama dirinya menjabat sebagai presiden.
Kepemimpinan Prabowo bakal genap bekerja selama 100 hari pada 21 Januari 2025.
Diketahui pemerintah sendiri telah memutuskan bahwa PPN 12% hanya untuk barang mewah.
“Prabowo ingin menunjukkan lagi bahwa dia adalah presidennya yang punya mandat pro-rakyat, jangan diganggu kebijakan yang kontradiktif,” kata Bhima, melansir BBCI, dikutip (1/1/2025).
Kenaikan tarif PPN menjadi 12% hanya dikenakan terhadap barang dan jasa mewah atau yang masuk dalam kategori Pajak Penjualan atas Barang Mewah (PPnBM).
Adapun untuk barang dan jasa selain yang tergolong mewah, tidak ada kenaikan alias tetap berlaku PPN 11%.
Keputusan ini, sambung Prabowo, merupakan komitmen pemerintah yang mengutamakan kepentingan rakyat banyak, melindungi daya beli masyarakat, dan mendorong pemerataan ekonomi.
Kebijakan baru ini menjadi akhir dari tarik ulur keputusan PPN naik menjadi 12% yang berlangsung sejak awal Desember lalu hingga
