212 total views
INN INTERNASIONAL – Efisiensi atau pemangkasan anggaran menjadi fenomena sejumlah negara di dunia, termasuk Indonesia.
Selain AS, Vietnam dan sejumlah negara lainnya, Maladewa juga telah melakukan sebelumnya pada akhir 2024 lalu.
Berbeda dengan negara-negara lain yang melakukan efisiensi, presidennya memotong gaji sendiri hingga 50%, seperti pernyataan kantor kepresidenan yang dilaporkan AFP, dikutip Kamis (20/2/2025).
“Presiden Maladewa memotong gaji sebesar 50% sebagai bagian dari upaya penghematan yang akan memangkas gaji sektor publik guna mencegah krisis utang. Mohamed Muizzu juga memperkenalkan pemotongan gaji wajib sebesar 10% untuk sebagian besar pekerjaan di sektor publik,” tulis laporan itu.
Ya, Muizzu memimpin pengetatan anggaran di negeri wisata itu. Gajinya dikurangi 600.000 rufiyaa (Rp 640 juta), dari 1,2 juta rufiyaa (Rp 1,2 miliar).
Sebenarnya gaji Muizzu dua kali lipat dari pendapatan rumah tangga rata-rata warganya sebesar 316.740 rufiyaa (Rp 338 juta) per tahun, menurut sensus tahun 2016. Kebijakan ini sendiri mulai berlaku Januari 2025 hingga kini.
Ia juga telah memecat lebih dari 225 pejabat politik, termasuk menteri. Ini juga alah satu upaya untuk mengurangi pengeluaran negara kecil itu.
“Di antara mereka yang dipecat adalah tujuh menteri negara, 43 wakil menteri, dan 178 direktur politik,” muat AFP kala itu.
“Langkah tersebut diharapkan dapat menghemat anggaran negara sekitar US$370.000 per bulan (Rp 6 miliar).”
Maladewa terjebak utang China dan India. Keduanya menjadi pemberi pinjaman bilateral terbesar ke Maladewa yang mencatat utang luar negeri sebesar US$3,37 miliar pada Q1 2024, setara dengan sekitar 45% dari produk domestik bruto (PDB)-nya.
China menyumbang sekitar 20% utang luar negeri. Sementara India hanya menyumbang sekitar 18%.
Untuk menambah pemasukan akhir 2024, Maladewa juga meningkatkan pajak keberangkatan untuk wisatawan non-penduduk hingga 400%. Januari 2025 pajak hijau untuk wisatawan di Maladewa juga akan meningkat dua kali lipat.
