232 total views
INN NEWS – Polemik terkait efisiensi dan tata kelola pemerintahan kembali mencuat di media sosial setelah postingan viral di platform X oleh pengguna @Anak__Ogi pada 5 Maret 2025.
Postingan tersebut memicu debat sengit mengenai pengangkatan pejabat baru di Kementerian Perhutanan, yang kini dipimpin oleh Raja Juli Antoni, Sekretaris Jenderal Partai Solidaritas Indonesia (PSI).
Kritik pedas muncul karena dugaan bahwa mayoritas pejabat baru adalah kader PSI, dengan gaji puluhan juta rupiah per bulan, termasuk gaji Raja Juli sebesar 50 juta rupiah.
Dokumen yang Memicu Kontroversi
Postingan @Anak__Ogi menyertakan dua gambar dokumen resmi berupa surat keputusan (SK) pengangkatan pejabat di Kementerian Perhutanan.
Dokumen tersebut menunjukkan daftar nama-nama pejabat baru, banyak di antaranya dilaporkan berafiliasi dengan PSI. Gaji yang disebutkan—mulai dari puluhan juta hingga ratusan juta rupiah per tahun—menimbulkan tanda tanya besar di kalangan publik.
Netizen menyoroti bahwa pengangkatan ini tampaknya tidak berdasarkan meritokrasi, melainkan nepotisme politik, dengan tuduhan bahwa PSI menggunakan posisi pemerintahan sebagai “bancakan” untuk mengakomodasi kader partai.
Sebagai Menteri Perhutanan, Raja Juli Antoni baru-baru ini mengambil alih pimpinan kementerian tersebut setelah restrukturisasi berdasarkan Peraturan Presiden Nomor 175 dan 182 Tahun 2024, yang menggabungkan Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan menjadi satu entitas baru.
Namun, langkah ini justru memicu kritik tajam, terutama karena PSI gagal lolos ambang batas parlemen dalam Pemilu 2024, sehingga tidak memiliki perwakilan di DPR.
Keterlibatan PSI dan Kedekatan dengan Jokowi
Raja Juli Antoni, sebagai Sekretaris Jenderal dan pendiri PSI, dikenal dekat dengan mantan Presiden Joko Widodo (Jokowi). Kedekatan ini dianggap memberikan jalur bagi PSI untuk memperoleh posisi strategis dalam pemerintahan, meskipun partai tersebut tidak memiliki basis kuat di parlemen.
Pengangkatan massal kader PSI ke Kementerian Perhutanan dianggap sebagai bagian dari strategi politik untuk mempertahankan pengaruh PSI, terutama setelah kekalahan mereka di Pemilu 2024. Publik menduga adanya “tangan” Jokowi di balik pengangkatan ini, mengingat hubungan erat antara PSI dan pemerintahan sebelumnya.
Tuduhan Perilaku Koruptif
Kritik semakin tajam dengan tuduhan perilaku koruptif yang menyertai pengangkatan pejabat baru.
Netizen dan politisi oposisi, seperti yang terlihat dari komentar di X, menyebut pengangkatan ini sebagai “pemanfaatan uang rakyat untuk kepentingan partai.” Gaji tinggi yang diterima pejabat, termasuk Raja Juli sebesar 50 juta rupiah per bulan, dianggap tidak proporsional, terutama di tengah tekanan ekonomi yang dialami masyarakat.
Selain itu, kurangnya transparansi dalam proses seleksi dan dugaan nepotisme semakin memperkuat narasi korupsi struktural dalam pemerintahan.
Reaksi di media sosial beragam, tetapi dominan marah dan kecewa.
Pengguna X seperti @iyoksantoso menyebut pengangkatan ini sebagai “bancakan partai yang gagal lolos di DPR,” sementara
@Lek_Tumidjo menyoroti kurangnya proses meritokrasi, dengan sindiran pedas bahwa jabatan pemerintahan kini dianggap “empuk” bagi kader partai tertentu.
Implikasi Politik dan Masa Depan
Kontroversi ini tidak hanya menyerang kredibilitas Raja Juli Antoni, tetapi juga PSI secara keseluruhan. Sebagai partai yang gagal masuk DPR, PSI tampaknya berupaya mempertahankan pengaruh politik melalui posisi strategis di pemerintahan.
Namun, langkah ini justru memicu kecaman keras, dengan netizen menyebutnya sebagai “pemanfaatan uang rakyat untuk kepentingan partai.”
Di sisi lain, Kementerian Perhutanan, yang kini memiliki tugas besar dalam mendukung program ketahanan pangan Presiden Prabowo, dihadapkan pada tantangan reputasi.
Jika tuduhan ini tidak segera direspons dengan transparansi dan evaluasi, potensi erosi kepercayaan publik terhadap pemerintahan baru bisa semakin besar.
Viralnya kritik terhadap pengangkatan pejabat di Kementerian Perhutanan menyoroti masalah struktural yang lebih besar dalam tata kelola pemerintahan Indonesia: nepotisme, kurangnya meritokrasi, dan dugaan korupsi yang dipertanyakan.
Sementara Raja Juli Antoni dan PSI berupaya memperkuat pengaruh politik mereka, publik menuntut akuntabilitas dan profesionalisme yang lebih tinggi.
Bagaimana respons pemerintah terhadap isu ini akan menjadi ujian awal bagi komitmen Presiden Prabowo dalam membangun pemerintahan yang bersih dan efektif.
