1,160 total views
SOLO – Program TNI Manunggal Membangun Desa (TMMD) Sengkuyung Tahap I Tahun Anggaran 2025 di Koramil 03/Serengan, Kodim 0735/Surakarta dengan fokus utama pada perbaikan saluran air sepanjang 600 meter di Jalan Dewi Sartika, Danukusuman, Serengan Solo kini telah diresmikan pada Kamis, 20 Maret 2025.
Kelurahan Danukusuman, Serengan, Solo turut berkolaborasi dalam program ini.
Sejak dimulainya proyek perbaikan saluran air ini, penertiban terhadap Pedagang Kaki Lima (PKL) yang biasa berjualan di sepanjang emperan Jalan Dewi Sartika juga dilakukan.
Meski dalam pengerjaan masih tampak terlihat beberapa PKL ngotot berjualan.
Namun saat diresmikan hari ini, sepanjang jalanan Dewi Sartika tampak bersih dan tanpa PKL (Pantauan INN di lokasi).
Sebelumnya memang publik bertanya-tanya tentang nasib para PKL yang bertahun-tahun telah berjualan di area tersebut.
Namun sebenarnya lewat TMMD ini mempertegas Perda Pemerintah Kota Solo Nomor 3 Tahun 2008, yang menyebutkan larangan untuk berjualan di area tersebut.
Diberitakan sebelumnya, Carik (Sekretaris Kelurahan) Danukusuman, Putut Kristiawan mengatakan bahwa penertiban ini sudah sesuai aturan.
Apalagi bersamaan dengan pembangunan saluran air yang berguna untuk warga sekitar di musim penghujan. Yakni mengurangi genangan air hingga banjir.
Hal ini juga telah melalui peninjauan dari pihak Pemkot Solo dan juga TNI.
Baca juga
TMMD Sengkuyung I ‘Perbaikan Saluran Air’ di Danukusuman Serengan Diresmikan: Mari Rawat Bersama
“Kita tidak berdoa yang aneh-aneh, tapi saluran air ini berguna untuk warga. Karena di saat musim hujan mesti membantu. Karena di situ belum ada saluran air,” ucap Putut.
Meski begitu, pihak Kelurahan Danukusuman tidak lepas tangan begitu saja.
Pihak kelurahan kata Puput juga mulai berdiskusi dan mencari solusi untuk memberdayakan kembali PKL, khususnya yang merupakan warga berdomisili Danukusuman.
“Kami dari kelurahan juga tidak bermaksud untuk mengganggu warga, ini semua positif,” tambah Putut.
Apalagi kata Puput, aturan sebenarnya memang dilarang berjualan di area tersebut tanpa izin dari Pemkot Solo.
Puput berharap semua pihak dan masyarakat (terdampak) dapat memahami hal ini.
“Setiap pembangunan mesti ada positif dan negatifnya, tapi mestinya sudah dihitung matang-matang oleh pemerintah demi kebaikan warga,” tutupnya.
