2,465 total views
INN NEWS – Pelaku bisnis perhotelan di Tanah Air sedang menghadapi tantangan besar sepanjang tahun 2025. Kebijakan pemangkasan anggaran pemerintah dan melemahnya daya beli masyarakat menjadi pemicu utama yang menggerus tingkat okupansi hotel.
Kondisi ini bahkan berpotensi memaksa pebisnis hotel menghentikan operasional, yang pada akhirnya dapat berujung pada pemutusan hubungan kerja (PHK).
Ketua Umum Perhimpunan Hotel dan Restoran Indonesia (PHRI), Hariyadi Sukamdani, mengungkapkan bahwa industri perhotelan telah merasakan dampak negatif sejak awal tahun akibat kebijakan efisiensi anggaran pemerintah.
l
“Banyak hotel kehilangan pendapatan dari perjalanan dinas serta kegiatan meeting, incentive, convention, exhibition (MICE) karena pemangkasan anggaran tersebut,” ujarnya dalam wawancara dengan KONTAN pada Minggu (23/3).
Pernyataan PHRI ini bukan tanpa dasar. Berdasarkan hasil survei yang dilakukan PHRI bersama Horwath HTL pada Maret 2025, efisiensi anggaran pemerintah telah menciptakan sentimen negatif yang signifikan di kalangan pelaku industri perhotelan.
Survei tersebut menunjukkan bahwa pada Januari 2025, lebih dari 30% responden melaporkan kerugian pendapatan di atas 40% dibandingkan tahun sebelumnya, sebagai akibat langsung dari kebijakan tersebut.
Tidak hanya itu, dari 726 responden yang tersebar di 30 provinsi, sebanyak 88% memprediksi bahwa mereka akan terpaksa mengambil keputusan sulit, seperti melakukan PHK atau memangkas upah karyawan, demi menekan beban operasional.
Jika kondisi ini tidak segera mendapat solusi, 83% pelaku industri meyakini bahwa sektor pariwisata akan mengalami penurunan lebih lanjut.
Hal ini tentu akan memberikan dampak buruk bagi ekonomi daerah, terutama yang sangat bergantung pada sektor pariwisata.
Tantangan ini menunjukkan betapa rentannya industri perhotelan terhadap kebijakan fiskal dan dinamika ekonomi masyarakat.
Tanpa intervensi yang cepat dan tepat dari pemerintah serta pemulihan daya beli, ancaman PHK massal dan penurunan okupansi hotel tampaknya sulit dihindari.
Situasi ini menjadi panggilan mendesak bagi semua pemangku kepentingan untuk mencari solusi bersama guna menyelamatkan salah satu pilar penting ekonomi nasional.
