164 total views
SOLO – Partai Solidaritas Indonesia (PSI) berencana menggelar Kongres I di Kota Solo, Jawa Tengah, pada Juli 2025 mendatang. Dalam agenda tersebut, PSI akan mengadakan pemilihan ketua umum untuk periode berikutnya.
Keputusan ini menarik perhatian publik karena Kaesang Pangarep, putra bungsu Presiden Joko Widodo (Jokowi), baru menjabat sebagai Ketua Umum PSI selama dua tahun sejak dilantik pada 25 September 2023.
Kaesang, yang resmi bergabung dengan PSI pada 23 September 2023, langsung diangkat sebagai ketua umum hanya dua hari kemudian, menggantikan Giring Ganesha.
Kepemimpinannya menuai sorotan karena dianggap cepat dan memicu diskusi tentang kecukupan pengalaman politiknya serta dugaan adanya “efek Jokowi” dalam pengangkatan tersebut.
Baca juga:
Meski demikian, PSI membela keputusan ini dengan menyebut Kaesang sebagai “kader super” dan menegaskan bahwa proses pemilihannya sesuai dengan Anggaran Dasar/Anggaran Rumah Tangga (AD/ART) partai, meskipun detail aturan pemilihan ketua umum masih menjadi tanda tanya bagi sebagian pihak.
Dalam pernyataannya di acara Monochrome Party di Loji Gandrung, Solo, pada 11 April 2025, Kaesang mengonfirmasi bahwa ia akan kembali mencalonkan diri sebagai ketua umum dalam Kongres I PSI.
Ia menegaskan bahwa pemilihan akan dilakukan secara terbuka dengan konsep one man one vote, di mana setiap kader memiliki hak suara yang setara. “Boleh semua (mencalonkan diri). Ada syaratnya, nanti akan dikeluarkan oleh Tim SC (Steering Committee),” ujar Kaesang.
Keputusan PSI untuk menggelar pemilu raya di Solo, yang merupakan basis politik keluarga Jokowi, dinilai strategis.
Solo memiliki makna historis bagi PSI, terutama setelah partai ini berhasil meningkatkan perolehan suara di kota tersebut hingga 500 persen pada Pemilu Legislatif 2024, dari satu kursi menjadi lima kursi di DPRD Solo.
Kaesang bahkan menargetkan PSI bisa mengusung calon wali kota sendiri pada Pilkada 2029 tanpa perlu berkoalisi, dengan minimal 10 kursi di DPRD Solo.
Namun, rencana ini juga memunculkan spekulasi. Sebagian kalangan mempertanyakan mengapa PSI menggelar pemilihan ketua umum padahal masa jabatan Kaesang sebagai ketua umum periode 2023-2028 belum berakhir.
Ada dugaan bahwa langkah ini merupakan bagian dari strategi PSI untuk memperkuat legitimasi kepemimpinan Kaesang di tengah kritik bahwa pengangkatannya pada 2023 kurang memperhatikan proses kaderisasi.
Pengamat politik dari Universitas Indonesia, Cecep Hidayat, pernah menyatakan bahwa kehadiran Kaesang di PSI bisa diartikan sebagai upaya melanggengkan pengaruh politik Jokowi pasca-masa jabatannya sebagai presiden.
Di sisi lain, PSI menegaskan bahwa pemilu raya ini mencerminkan semangat demokrasi internal partai. Dengan mengusung prinsip keterbukaan, PSI ingin menunjukkan bahwa setiap kader memiliki kesempatan untuk memimpin, sekaligus memperkuat posisi partai sebagai representasi anak muda di kancah politik nasional.
Acara Monochrome Party di Solo, yang dihadiri oleh Wali Kota Solo Respati Ardi, Wakil Wali Kota Astrid Widayani, serta pengurus dan kader PSI dari berbagai wilayah, menjadi bukti bahwa PSI sedang menggalang dukungan untuk agenda besar ini.
Meski PSI gagal lolos ambang batas parlemen pada Pemilu 2024, perolehan kursi DPRD daerah yang meningkat lebih dari dua kali lipat dibandingkan 2019 menunjukkan adanya potensi pertumbuhan.
Kongres I PSI di Solo diprediksi akan menjadi panggung penting bagi Kaesang untuk memantapkan posisinya sebagai pemimpin partai.
Namun, keberhasilan acara ini juga akan diukur dari kemampuan PSI menjawab kritik terkait transparansi proses pemilihan dan komitmen mereka terhadap regenerasi kepemimpinan yang demokratis.
Publik kini menanti langkah PSI selanjutnya, apakah pemilu raya ini akan memperkuat citra partai atau justru memicu kontroversi baru.
