2,473 total views

INN NEWS – Indonesia menghadapi tantangan serius di sektor ketenagakerjaan. Berdasarkan laporan International Monetary Fund (IMF) tahun 2024, Indonesia mencatatkan tingkat pengangguran tertinggi di kawasan ASEAN.

Data ini menjadi sorotan di tengah janji besar pasangan Presiden Prabowo Subianto dan Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka untuk menciptakan 19 juta lapangan kerja baru selama masa kampanye Pilpres 2024.

Namun, realitas di lapangan menunjukkan gelombang pemutusan hubungan kerja (PHK) massal dan pelemahan sektor industri, membuat publik mulai mempertanyakan kelanjutan janji tersebut.

Tingkat Pengangguran Tertinggi di ASEAN

Menurut laporan IMF, tingkat pengangguran terbuka (TPT) di Indonesia pada 2024 mencapai angka yang mengkhawatirkan, melampaui negara-negara tetangga seperti Singapura, Malaysia, Thailand, dan Vietnam.

Data Badan Pusat Statistik (BPS) juga menunjukkan bahwa sektor formal, yang menjadi tumpuan lapangan kerja berkualitas, mengalami penurunan signifikan.

Pada periode 2019-2024, penciptaan lapangan kerja formal hanya mencapai 2 juta, jauh menurun dibandingkan periode 2009-2014 yang mencatat 11,5 juta lapangan kerja formal.

Sementara itu, sektor informal mendominasi dengan 58% tenaga kerja pada 2024, tetapi produktivitas dan penghasilan di sektor ini cenderung rendah. Generasi Z, yang kini menjadi angkatan kerja utama, menghadapi kesulitan besar untuk masuk ke pasar kerja formal.

Data Survei Angkatan Kerja Nasional (Sakernas) 2022 menyebutkan hanya 13,6% lulusan baru yang terserap di sektor formal, menunjukkan tantangan struktural dalam ekonomi Indonesia.

Gelombang PHK dan Pelemahan Industri

Alih-alih pertumbuhan lapangan kerja, Indonesia justru dihadapkan pada gelombang PHK massal.

Kementerian Ketenagakerjaan mencatat, dari Januari hingga September 2024, sebanyak 52.993 pekerja terkena PHK, meningkat dari 42.277 pekerja pada periode yang sama di tahun sebelumnya.

Sektor manufaktur, yang menjadi tulang punggung ekonomi dengan kontribusi 18,52% terhadap PDB pada kuartal II 2024, menjadi yang paling terdampak dengan 24.014 kasus PHK.

Kasus penutupan PT Sri Rejeki Isman Tbk (Sritex), salah satu perusahaan tekstil terbesar di Indonesia, menjadi simbol dari krisis ini. Ribuan pekerja kehilangan pekerjaan setelah perusahaan yang berdiri selama 59 tahun itu tutup permanen pada Maret 2025.

PHK juga melanda perusahaan besar lain seperti Yamaha, KFC, dan Sanken, memperburuk situasi ketenagakerjaan.

Indeks Purchasing Managers Index (PMI) manufaktur Indonesia yang dirilis S&P Global menunjukkan tren pelemahan sejak awal 2024, dengan nilai di bawah ambang batas 50 dalam beberapa bulan terakhir.

Hal ini menandakan kontraksi di sektor manufaktur, yang seharusnya menjadi andalan penciptaan lapangan kerja sesuai visi Prabowo-Gibran.

Janji Gibran: 19 Juta Lapangan Kerja

Selama kampanye Pilpres 2024, Gibran Rakabuming Raka berulang kali menegaskan komitmen untuk membuka 19 juta lapangan kerja baru, dengan 5 juta di antaranya merupakan green jobs atau pekerjaan ramah lingkungan.

Janji ini pertama kali digaungkan dalam debat cawapres pada 22 Desember 2023 di Jakarta Convention Center (JCC), Senayan, Jakarta. Berikut kutipan Gibran saat itu:

“Hilirisasi pertanian, perikanan, digital, dan UMKM, kita lanjutkan pemerataan pembangunan yang tidak Jawa-sentris, kita genjot terus ekonomi kreatif dan UMKM. Kita ada 64 juta UMKM yang sumbang 61% untuk PDB kita. Jika 4 langkah bisa dipenuhi, Insya Allah akan terbuka 19 juta lapangan pekerjaan.”

Pada debat cawapres berikutnya pada 21 Januari 2024, Gibran kembali menegaskan janji tersebut dengan menambahkan fokus pada green jobs:

“Jika agenda hilirisasi, pemerataan pembangunan, transisi menuju energi hijau, ekonomi kreatif, UMKM bisa kita kawal, Insya Allah akan terbuka 19 juta lapangan pekerjaan untuk generasi muda dan kaum perempuan, 5 juta di antaranya adalah green jobs.”

Strategi yang diusung meliputi hilirisasi di berbagai sektor (pertambangan, pertanian, perikanan, dan digital), pemerataan pembangunan di luar Jawa, pengembangan ekonomi kreatif, dan penguatan UMKM.

Gibran juga menyoroti potensi energi baru terbarukan, seperti energi surya, angin, dan bioetanol, untuk menciptakan lapangan kerja.

Tantangan Mewujudkan Janji

Meski ambisius, janji 19 juta lapangan kerja menghadapi sejumlah kendala.

Pertama, anggaran negara terbebani oleh program-program besar seperti Makan Bergizi Gratis (MBG) yang membutuhkan sekitar Rp400 triliun, sementara penerimaan pajak pada Januari-Februari 2025 anjlok hingga 41,86% dan 30,19% (yoy).

Ekonom CELIOS, Bakhrul Fikri, menyebut janji ini “utopia” jika pendanaan tidak memadai.

Kedua, dominasi sektor informal yang mencapai 58% tenaga kerja menjadi tantangan untuk menciptakan lapangan kerja berkualitas.

Pekerja di sektor ini sering kali tidak mendapat perlindungan ketenagakerjaan yang memadai, dengan upah rendah dan produktivitas terbatas. Pemerintah perlu meningkatkan produktivitas UMKM dan usaha mikro agar dapat mendukung kesejahteraan pekerja.

Ketiga, ancaman otomatisasi dan kecerdasan buatan (AI) semakin mengurangi kebutuhan tenaga kerja di industri padat modal. Investasi besar yang berfokus pada teknologi canggih cenderung menyerap sedikit tenaga kerja, bertolak belakang dengan kebutuhan penciptaan lapangan kerja massal.

Langkah Pemerintah dan Harapan Publik

Pemerintah Prabowo-Gibran telah meluncurkan beberapa inisiatif, seperti pengembangan Kawasan Ekonomi Khusus (KEK) Industripolis Batang, yang diperkirakan menyerap 58.145 tenaga kerja baru dengan investasi Rp75,8 triliun dalam lima tahun.

Selain itu, rencana revitalisasi lahan hutan untuk pertanian tumpang sari dan pengembangan komoditas seperti aren, ubi kayu, dan bioetanol diharapkan membuka peluang kerja di pedesaan.

Namun, publik mulai menunjukkan skeptisisme.

Tagar #KaburAjaDulu sempat viral di media sosial sebagai respons atas minimnya peluang kerja di dalam negeri, dengan banyak anak muda memilih mencari kerja di luar negeri.

Warganet juga menagih janji Gibran melalui berbagai unggahan di X, seperti: “19 juta lapangan kerja, mana tuh?” dan “Janji 19 juta lapangan kerja belum tertunaikan, malah gelombang PHK mulai masif.”

Menanti Bukti Nyata

Janji menciptakan 19 juta lapangan kerja bukan hanya soal kuantitas, tetapi juga kualitas. Pemerintah perlu memastikan lapangan kerja yang dihasilkan memberikan upah layak, perlindungan ketenagakerjaan, dan peluang bagi generasi muda serta perempuan, sebagaimana dijan