1,475 total views
JAKARTA –Analis politik dan militer dari Universitas Nasional (Unas) Jakarta, Selamat Ginting menilai bahwa Presiden Prabowo Subianto kini lebih mengandalkan Kejaksaan Agung (Kejagung) dalam penegakan hukum ketimbang Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) dan Kepolisian Negara Republik Indonesia (Polri), yang menurutnya masih dinilai publik terafiliasi dengan mantan Presiden Joko Widodo (Jokowi).
Pernyataan tersebut disampaikan Ginting dalam video yang diunggah di kanal YouTube Hersubeno Point, dan kemudian dikutip sejumlah media pada Senin, 12 Mei 2025.
Dalam paparannya, Ginting menyebut bahwa KPK dan Polri kini dipersepsikan sebagai kaki tangan Presiden ke-7 Jokowi, terutama karena seleksi pimpinan KPK terakhir dilakukan di era pemerintahan Jokowi.
“Publik menilai, KPK dan Polri masih berada dalam bayang-bayang kekuasaan mantan presiden. Maka tak mengherankan jika Presiden Prabowo kini lebih memilih Kejaksaan sebagai ujung tombak pemberantasan korupsi,” ujar Ginting.
Lebih lanjut, ia menyoroti keterlibatan Tentara Nasional Indonesia (TNI) dalam pengamanan kantor-kantor Kejaksaan di berbagai wilayah.
Hal ini, menurutnya, berkaitan dengan perubahan struktur hukum, di mana saat ini terdapat Jaksa Agung Muda Pidana Militer (Jampidmil), yang merupakan hasil revisi Undang-Undang TNI dan Kejaksaan.
Ginting menjelaskan bahwa pengamanan Kejaksaan oleh TNI menandakan pergeseran arah penegakan hukum nasional.
Jika sebelumnya KPK dibackup oleh kepolisian, kini Kejaksaan justru dibackup oleh militer aktif, mengikuti matra asal jaksa militer yang bertugas.
“Ketika sebelumnya Jampidmil berasal dari Angkatan Laut, maka pengawalan dilakukan oleh Marinir. Sekarang, dengan Jampidmil dari Angkatan Darat, tentu koordinasinya lebih erat dengan AD,” katanya.
Ia juga menyinggung insiden beberapa waktu lalu ketika Jaksa Agung Muda Pidana Khusus diduga dikuntit oleh anggota Brimob.
Meskipun disebut sebagai tindakan “oknum”, Ginting menilai intensitasnya tidak bisa diabaikan, dan menjadi sinyal adanya gesekan antar-institusi hukum negara.
Ginting menyimpulkan bahwa dinamika politik dan hukum saat ini menampilkan pertarungan pengaruh antara institusi-institusi penegak hukum, serta mencerminkan pergeseran arah kebijakan antikorupsi di bawah kepemimpinan Presiden Prabowo.
