1,736 total views

INN NEWS – Ajang kecantikan Miss Indonesia 2025 baru-baru ini diwarnai kontroversi yang menyita perhatian publik. Merince Kogoya, finalis perwakilan Papua Pegunungan, resmi dipulangkan dari masa karantina pada 26 Juni 2025 setelah jejak digitalnya yang diduga mendukung Israel menjadi viral di media sosial.

Keputusan ini memicu perdebatan sengit di kalangan warganet, penggemar kontes kecantikan, hingga pegiat sosial, menyoroti sensitivitas isu geopolitik dan peran media sosial dalam kehidupan publik.

Kronologi Kontroversi

Merince Kogoya, mahasiswi Universitas Cendrawasih dan alumni SMA 3 Jayapura, dikenal sebagai sosok berprestasi dengan track record akademik dan non-akademik yang gemilang.

Ia pernah mengikuti Kompetisi Sains Nasional tingkat provinsi pada 2021 dan aktif dalam olahraga, khususnya basket.

Namun, perjalanan Merince di ajang Miss Indonesia 2025 terhenti setelah sebuah video lama yang diunggah dua tahun lalu di akun Instagram-nya (@kogoya_merry) kembali mencuat.

Dalam video tersebut, Merince terlihat mengibarkan bendera Israel di Papua sambil menari, dengan keterangan yang menyebutkan, “Giat bagi SION, Setia bagi YERUSALEM, berdiri bagi ISRAEL, Bangkit bagi Negeri dan Menuai bagi Bangsa-bangsa.”

Unggahan ini memicu reaksi keras dari warganet, terutama mengingat mayoritas masyarakat Indonesia mendukung Palestina dalam konflik Israel-Palestina yang masih berlangsung.

Banyak yang menilai tindakan Merince sebagai dukungan terhadap Zionisme, sebuah gerakan politik yang sensitif di Indonesia, yang secara resmi mendukung kemerdekaan Palestina.

Akibatnya, Yayasan Miss Indonesia mengambil keputusan tegas untuk memulangkan Merince dari karantina, dan posisinya digantikan oleh Karmen Anastasya sebagai perwakilan Papua Pegunungan.

Klarifikasi Merince Kogoya

Melalui Instagram Story-nya, Merince menyampaikan kekecewaan mendalam atas keputusan tersebut. Ia menegaskan bahwa video tersebut bukan bentuk dukungan politik atau Zionisme, melainkan ekspresi kepercayaan religius sebagai seorang Kristen yang mendoakan perdamaian dan pertobatan untuk Israel.

“Saya hanya menjalankan kepercayaan saya sebagai pengikut Kristus untuk berdoa memberkati, mendoakan pertobatan dan perdamaian Israel. Namun, video reels saya dua tahun lalu disebarluaskan dengan berbagai macam pendapat yang tidak benar tentang keyakinan saya,” ujarnya.

Merince juga mengungkapkan perjuangannya selama empat bulan untuk menjadi finalis Miss Indonesia, termasuk pengorbanan waktu, tenaga, dan dana lebih dari Rp65 juta.

Ia bahkan menyebut bahwa pembuatan video profil untuk kompetisi dilakukan di tengah situasi konflik bersenjata di Papua, yang membuatnya dan timnya mempertaruhkan nyawa.

 “Nyawa jadi taruhan di situasi penembakan kami pergi untuk pembuatan video profil. Sakit, jatuh bangun, tangisan dalam perjalanan ini, namun sangat disayangkan posisi saya digantikan dalam hitungan menit karena komentar publik yang pro-Palestina,” tulisnya.

Merince juga meminta maaf kepada masyarakat Papua Pegunungan dan tim yang telah mendukungnya.

Reaksi Publik dan Perdebatan

Keputusan pemulangan Merince menuai beragam tanggapan. Sebagian besar warganet mendukung langkah Yayasan Miss Indonesia, menganggapnya sebagai sikap tegas terhadap isu kemanusiaan.

“Thanks buat yayasan MI tegas sama orang yang dukung genosida,” tulis seorang netizen. Ada pula yang mempertanyakan maksud Merince mengibarkan bendera Israel di Papua, dengan komentar seperti, “Lagian aneh banget, ngibarin bendera Israel di tanah Papua, sambil menari, maksudnya apa coba? Biar Israel menjajah Papua?”

Namun, tidak semua setuju dengan keputusan ini. Seorang pegiat anti-diskriminasi di Papua, Maiton Gurik, menilai pemulangan Merince sebagai bentuk diskriminasi.

“Hanya karena simbol-simbol semu,” katanya. Sebagian netizen juga berpendapat bahwa Merince seharusnya diberi kesempatan untuk memberikan klarifikasi lebih lanjut sebelum diambil keputusan.

Ada pula yang membela Merince dengan alasan kebebasan berekspresi, seperti akun @I_love_Israel7 yang menyebut pemulangan tersebut sebagai bentuk diskriminasi terhadap kebebasan.