7,908 total views
INN NEWS – Janji kampanye Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka untuk menciptakan 19 juta lapangan kerja kembali menjadi sorotan publik.
Pasalnya, pernyataan Menteri Pelindungan Pekerja Migran Indonesia (P2MI), Abdul Kadir Karding, yang mendorong masyarakat Jawa Tengah untuk mencari pekerjaan di luar negeri, dinilai bertolak belakang dengan visi besar tersebut.
Pernyataan Karding ini memicu kritik keras, terutama di media sosial, di mana warganet menyinggung janji Gibran yang kini dianggap sulit terwujud.
Janji Gibran: 19 Juta Lapangan Kerja Baru
Saat kampanye Pilpres 2024, Gibran berulang kali menegaskan komitmennya bersama Presiden Prabowo Subianto untuk membuka 19 juta lapangan kerja baru, termasuk 5 juta di antaranya merupakan green jobs atau pekerjaan ramah lingkungan.
Dalam debat cawapres pada 21 Januari 2024, Gibran menyebutkan bahwa target ini akan tercapai melalui program hilirisasi industri, pemerataan pembangunan, transisi energi hijau, serta penguatan sektor UMKM dan ekonomi kreatif.
“Insya Allah akan terbuka 19 juta lapangan pekerjaan untuk generasi muda dan perempuan,” ujarnya saat itu.
Namun, hingga pertengahan 2025, realisasi janji tersebut masih jauh dari harapan. Data Badan Pusat Statistik (BPS) mencatat jumlah pengangguran di Indonesia mencapai 7,28 juta orang per Februari 2025, naik 1,11% dibandingkan tahun sebelumnya.
Gelombang pemutusan hubungan kerja (PHK) juga terus berlangsung, dengan Jawa Tengah menjadi penyumbang PHK terbanyak, yakni 10.677 orang pada Januari-Februari 2025.
Pernyataan Kontroversial Menteri Karding
Pada 26 Juni 2025, dalam acara talkshow dan peresmian Migrant Center di Universitas Diponegoro, Semarang, Menteri P2MI Abdul Kadir Karding menyampaikan pernyataan yang menuai kontroversi.
Ia mengimbau masyarakat, khususnya generasi muda di Jawa Tengah, untuk mempertimbangkan peluang kerja di luar negeri sebagai solusi atas tingginya angka pengangguran.
“Di Jateng ada hampir 1 juta pengangguran yang belum terserap. Anda, mahasiswa, calon tenaga kerja yang tidak terserap, maka segera berpikir ke luar negeri,” ujar Karding.
Pernyataan ini langsung memicu reaksi keras dari publik. Banyak warganet menilai saran Karding kontradiktif dengan janji pemerintah untuk menciptakan lapangan kerja di dalam negeri.
“Ternyata 19 juta lapangan kerja maksudnya disuruh cari sendiri ke luar negeri,” tulis salah satu akun di media sosial. Kritik serupa juga disampaikan melalui unggahan di X, di mana janji Gibran disebut sebagai “ilusi” di tengah maraknya PHK.
Ketimpangan Kebijakan dan Realitas
Pernyataan Karding bukan hanya memicu perdebatan, tetapi juga menyoroti tantangan besar yang dihadapi pemerintahan Prabowo-Gibran.
Ekonom dari CELIOS, Bakhrul Fikri, menyebut janji 19 juta lapangan kerja sebagai “utopia” karena terkendala pendanaan akibat anjloknya penerimaan pajak sebesar 41,86% pada Januari 2025 dan 30,19% pada Februari 2025.
Sementara itu, Menteri Ketenagakerjaan Yassierli mengakui bahwa dari 7,5 juta pengangguran pada 2024, mayoritas adalah lulusan SMA dan SMP, yang menunjukkan rendahnya kualitas lapangan kerja yang tersedia.
Sebagian besar lapangan kerja yang tercipta, seperti yang disebutkan Menteri Keuangan Sri Mulyani, berasal dari sektor informal seperti pengemudi ojek online (ojol), yang hingga kini belum mendapat perlindungan hukum sebagai pekerja.
Sektor manufaktur, yang diharapkan menjadi pendorong utama, hanya mampu menciptakan 1 juta lapangan kerja pada 2024, jauh dari target yang dijanjikan.
Reaksi Publik dan Ironi Janji Kampanye
Janji 19 juta lapangan kerja kini menjadi bahan sindiran di masyarakat. Salah satu contoh nyata adalah munculnya kaos bertuliskan “19 Juta Lapangan Kerja” yang dipromosikan oleh seniman Melanie Subono.
Namun, ketika kaos ini ditawarkan kepada pendukung Gibran, Ade Armando, ia menolaknya karena dianggap menyindir wakil presiden. “Saya fans-nya Gibran, saya nggak mau pakai ini,” ujarnya.
Selain itu, protes masyarakat juga terlihat dalam aksi mahasiswa di Blitar, Jawa Timur, pada 18 Juni 2025. Mahasiswa dari Pergerakan Mahasiswa Islam Indonesia (PMII) yang membawa poster bertuliskan “Omon-omon 19 juta lapangan kerja” dihalau keras oleh Paspampres saat mencoba menyampaikan aspirasi kepada Gibran.
Insiden ini semakin memperkuat persepsi bahwa pemerintah belum mampu menjawab ekspektasi publik terkait janji kampanye.
Tantangan ke Depan
Pemerintah masih memiliki waktu hingga 2029 untuk memenuhi janji 19 juta lapangan kerja, yang berarti perlu menciptakan sekitar 3,86 juta pekerjaan per tahun.
Namun, dengan tingginya angka pengangguran, maraknya PHK, dan keterbatasan anggaran, target ini dinilai sangat sulit tercapai.
Pernyataan Karding untuk mendorong kerja di luar negeri, meskipun bertujuan menekan angka pengangguran, justru dianggap sebagai pengakuan ketidakmampuan pemerintah menciptakan lapangan kerja dalam negeri.
Wakil Menteri Ketenagakerjaan Immanuel Ebenezer tetap optimistis bahwa target tersebut dapat tercapai, meski dihadang tantangan seperti perang dagang global. “Kita harus punya optimisme, walaupun banyak kendala,” ujarnya.
Namun, tanpa langkah konkret dan kebijakan yang terintegrasi, janji besar ini berisiko hanya menjadi slogan kosong yang terus menjadi bahan kritikan masyarakat.
Hingga kini, belum ada tanggapan resmi dari Wakil Presiden Gibran terkait kontroversi ini. Publik masih menanti langkah nyata pemerintah untuk mewujudkan janji yang telah digaungkan sejak masa kampanye.
