887 total views

INN INTERNASIONAL, BANGKOK – Mahkamah Konstitusi Thailand secara resmi menangguhkan tugas Perdana Menteri Paetongtarn Shinawatra pada Selasa (1/7/2025) menyusul dugaan pelanggaran etik yang terkait dengan kebocoran rekaman percakapan teleponnya dengan tokoh senior Kamboja, Hun Sen.

Keputusan ini memicu gejolak politik di Thailand, memperdalam ketidakpastian di tengah meningkatnya ketegangan diplomatik dengan Kamboja dan protes publik di dalam negeri.

Latar Belakang Kasus

Keputusan Mahkamah Konstitusi diambil dengan suara mayoritas 7-2, menyusul petisi dari 36 senator konservatif yang menuduh Paetongtarn melanggar standar etika pejabat tinggi negara dan ketentuan konstitusional yang menuntut integritas yang jelas.

Kontroversi ini bermula dari kebocoran rekaman percakapan telepon tertanggal 15 Juni 2025, di mana Paetongtarn terdengar memanggil Hun Sen, mantan Perdana Menteri Kamboja yang kini menjabat sebagai Presiden Senat, dengan sebutan “paman”.

Dalam percakapan tersebut, ia meminta Hun Sen untuk menyelesaikan sengketa wilayah perbatasan secara damai dan mengabaikan “pihak lain” di Thailand, termasuk seorang jenderal militer yang disebutnya sebagai “lawan”.

Pernyataan ini memicu kemarahan publik, terutama di kalangan nasionalis dan militer Thailand, yang memiliki pengaruh besar dalam politik negara.

Banyak pihak menilai sikap Paetongtarn terlalu lunak terhadap Kamboja dan melemahkan posisi militer Thailand dalam sengketa perbatasan yang telah berlangsung lama, yang memuncak dalam bentrokan bersenjata pada 28 Mei 2025, menyebabkan kematian seorang tentara Kamboja.

Reaksi dan Dampak Politik

Paetongtarn, putri dari mantan Perdana Menteri Thaksin Shinawatra, menyatakan menerima keputusan Mahkamah Konstitusi dengan lapang dada. Dalam pernyataannya kepada wartawan di Gedung Pemerintah Bangkok, ia menegaskan, “Keputusan telah keluar, dan saya menerima keputusan pengadilan.

Saya selalu ingin melakukan yang terbaik untuk negara saya.” Ia juga meminta maaf kepada publik atas kontroversi tersebut, menjelaskan bahwa ucapannya merupakan bagian dari strategi negosiasi diplomatik.

Namun, skandal ini telah memperlemah posisi politik Paetongtarn. Partai Bhumjaithai, mitra koalisi terbesar kedua dalam pemerintahan, mengumumkan pengunduran diri dari koalisi, menyebabkan perombakan kabinet yang disahkan oleh Raja Maha Vajiralongkorn pada Selasa pagi.

Anutin Charnvirakul, mantan Wakil Perdana Menteri dari Bhumjaithai, digantikan dalam perombakan tersebut. Sementara itu, sekitar 4.000 hingga 10.000 demonstran, sebagian besar dari kelompok nasionalis dan gerakan “Yellow Shirt” yang pernah menggulingkan Thaksin Shinawatra pada 2000-an, turun ke jalanan Bangkok pada 28-29 Juni 2025, menuntut pengunduran diri Paetongtarn.

Selain penangguhan oleh Mahkamah Konstitusi, Paetongtarn juga menghadapi penyelidikan terpisah dari Kantor Komisi Nasional Anti-Korupsi (NACC) terkait kemungkinan pelanggaran etik sebagai pejabat publik.

Jika terbukti bersalah, ia berisiko diberhentikan secara permanen dari jabatan Perdana Menteri.

Kontekstualisasi Dinasti Shinawatra

Paetongtarn, yang berusia 38 tahun, adalah Perdana Menteri termuda dalam sejarah Thailand dan wanita kedua yang menjabat posisi tersebut setelah bibinya, Yingluck Shinawatra. Ia terpilih pada 16 Agustus 2024, menggantikan Srettha Thavisin, yang juga diberhentikan oleh Mahkamahal Konstitusi karena pelanggaran etik.

Sebagai anggota keluarga Shinawatra yang berpengaruh, Paetongtarn mewarisi warisan politik yang penuh gejolak. Ayahnya, Thaksin, digulingkan melalui kudeta militer pada 2006, sementara Yingluck diberhentikan oleh Mahkamah Konstitusi pada 2014.

Karier politik Paetongtarn dimulai pada 2021 ketika ia bergabung dengan Partai Pheu Thai, partai yang didirikan keluarganya. Ia menjadi ketua partai pada Oktober 2023 dan berhasil memenangkan dukungan mayoritas parlemen untuk menjadi Perdana Menteri.

Namun, skandal ini menambah tekanan pada pemerintahannya, yang sudah berjuang menghadapi ekonomi yang terpuruk dan menurunnya popularitas, dengan jajak pendapat pada Juni 2025 menunjukkan tingkat persetujuan Paetongtarn turun dari 30,9% menjadi 9,2%.

Langkah Selanjutnya

Selama penangguhan, tugas Perdana Menteri akan diambil alih sementara oleh Wakil Perdana Menteri Suriya Juangroongruangkit. Paetongtarn tetap berada di kabinet sebagai Menteri Kebudayaan yang baru.

Mahkamah Konstitusi memberikan waktu 15 hari bagi Paetongtarn untuk mengajukan pembelaan atas tuduhan pelanggaran etik. Sementara itu, Thailand menghadapi ketidakpastian politik yang semakin dalam, dengan potensi mosi tidak percaya dari parlemen dan tekanan dari kelompok oposisi seperti Partai Rakyat, penerus Partai Move Forward yang dibubarkan.

Kasus ini juga menyoroti dinamika politik Thailand yang kompleks, di mana militer, monarki, dan pengadilan memiliki pengaruh besar.

Dengan sejarah keluarga Shinawatra yang kerap berbenturan dengan institusi-institusi ini, nasib politik Paetongtarn kini berada di ujung tanduk, menunggu putusan akhir Mahkamah Konstitusi yang dapat menentukan kelanjutan kariernya sebagai pemimpin Thailand.