817 total views
INN INTERNASIONAL – Negara Himalaya ini sedang dilanda kekacauan politik yang belum pernah terjadi sebelumnya.
Gelombang protes besar-besaran yang dipicu oleh kemarahan rakyat terhadap korupsi dan larangan media sosial telah mengguncang Nepal, memaksa Perdana Menteri (PM) K.P. Sharma Oli dan Presiden Ram Chandra Poudel mengundurkan diri pada Selasa, 9 September 2025.
Tragedi ini juga menelan korban jiwa, termasuk kematian istri mantan PM Jhalanath Khanal, Rajyalaxmi Chitrakar, yang tewas akibat luka bakar setelah rumahnya dibakar massa.
Selain itu, laporan menyebutkan adanya serangan memalukan terhadap menteri, dengan salah satunya dikabarkan ditelanjangi oleh demonstran.
Aksi protes yang dimotori oleh Generasi Z ini bermula dari kemarahan terhadap larangan pemerintah terhadap sejumlah platform media sosial, termasuk WhatsApp dan Instagram, yang dianggap sebagai upaya membungkam suara rakyat.
Namun, kemarahan ini dengan cepat meluas menjadi luapan frustrasi terhadap korupsi yang merajalela di kalangan elit politik.
Video viral di TikTok dan Reddit yang memperlihatkan gaya hidup mewah anak-anak pejabat, yang diduga dibiayai oleh uang pajak rakyat, semakin memicu amarah publik.
Demonstrasi yang berlangsung sejak Senin, 8 September 2025, berubah menjadi kekerasan ketika polisi menggunakan gas air mata, peluru karet, dan meriam air untuk membubarkan massa.
Aksi ini menewaskan sedikitnya 19 orang dan melukai lebih dari 100 lainnya, menurut laporan media lokal dan internasional.
Kekacauan mencapai puncaknya ketika ribuan demonstran menerobos masuk dan membakar gedung parlemen di Kathmandu.
Tidak hanya itu, rumah pribadi sejumlah pejabat tinggi, termasuk PM Oli, Presiden Poudel, mantan PM Pushpa Kamal Dahal, dan Sher Bahadur Deuba, juga menjadi sasaran amukan massa.
Tragedi paling memilukan terjadi ketika rumah mantan PM Jhalanath Khanal di kawasan Dallu, Kathmandu, dibakar massa. Istri Khanal, Rajyalaxmi Chitrakar, menderita luka bakar serius dan meninggal dunia akibat insiden tersebut.
Selain itu, laporan yang belum sepenuhnya diverifikasi oleh Hindustan Times menyebutkan bahwa Menteri Keuangan Bishnu Paudel diserang massa, dengan beberapa sumber mengklaim bahwa ia ditelanjangi di depan umum, meskipun keaslian video yang beredar masih dipertanyakan.
Situasi semakin kacau hingga militer Nepal terpaksa mengevakuasi para menteri menggunakan helikopter dari kediaman mereka di kawasan Bhaisepati.
Menghadapi tekanan besar dari demonstran dan eskalasi kekerasan, PM K.P. Sharma Oli mengumumkan pengunduran dirinya pada Selasa, 9 September 2025, setelah menggelar rapat kabinet darurat.
Dalam surat pengunduran dirinya kepada Presiden Poudel, Oli menyatakan, “Dengan mempertimbangkan situasi genting di negara ini, saya mengundurkan diri efektif hari ini demi membuka jalan bagi penyelesaian masalah serta solusi politik sesuai dengan konstitusi.”
Beberapa jam kemudian, Presiden Ram Chandra Poudel, yang memiliki peran lebih seremonial, juga mengundurkan diri, meninggalkan Nepal tanpa pemimpin eksekutif. Keputusan ini menyusul pembakaran kediamannya oleh massa dan seruan agar ia memfasilitasi dialog untuk meredakan situasi.
Menteri Dalam Negeri Ramesh Lekhak juga mengundurkan diri pada Senin malam, mengambil tanggung jawab moral atas tindakan keras aparat yang menyebabkan korban jiwa.
Tiga menteri lainnya dilaporkan turut mengundurkan diri, meskipun detailnya belum sepenuhnya jelas.
Para demonstran, yang mayoritas adalah anak muda, menuntut pemberantasan korupsi, keadilan sosial, dan penghentian represi aparat.
Seorang demonstran, Ankit Bhandari, mengatakan kepada Al Jazeera, “Kami frustrasi karena pajak yang kami bayar tidak pernah kembali ke rakyat, sementara anak-anak pejabat hidup mewah.”
Sebagai respons, pemerintah mencabut larangan media sosial pada Selasa pagi, dengan Menteri Komunikasi Prithvi Subba Gurung mengumumkan bahwa platform seperti WhatsApp dan Instagram telah berfungsi kembali.
Oli juga berjanji memberikan santunan bagi keluarga korban tewas dan perawatan gratis bagi yang terluka, serta membentuk komite investigasi untuk mengusut kekerasan.
Namun, langkah-langkah ini dianggap terlambat oleh banyak demonstran, yang tetap menuntut perubahan sistemik. “Selama pemerintah ini berkuasa, rakyat kecil seperti kami akan terus menderita,” kata seorang demonstran, Pushpa Kamal Dahal, kepada media.
Dengan mundurnya PM dan Presiden, Nepal kini berada dalam kekosongan kepemimpinan. Militer Nepal mulai mengambil peran dengan mengevakuasi pejabat dan memberlakukan jam malam tanpa batas waktu di sejumlah kawasan penting, termasuk kediaman presiden dan kantor PM di Singha Durbar.
Ada kekhawatiran bahwa militer dapat mengambil alih kekuasaan jika situasi tidak segera terkendali, menempatkan Nepal dalam risiko pemerintahan otoriter.
Protes di Nepal telah menarik perhatian dunia, dengan banyak pihak membandingkannya dengan demonstrasi serupa di negara-negara lain, seperti Indonesia, di mana Generasi Z juga memimpin gerakan antikorupsi. Komunitas internasional mendesak dialog damai untuk mencegah eskalasi lebih lanjut.
Sementara itu, rakyat Nepal terus menuntut perubahan mendasar. “Kami ingin perdamaian dan akhir dari korupsi agar rakyat bisa hidup dengan layak,” ujar seorang demonstran. Dengan situasi yang masih tegang dan militer mulai bergerak, masa depan politik Nepal kini berada di persimpangan kritis.
