832 total views
Gunungkidul, innindonesia.com – Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Gunungkidul, Yogyakarta, mengambil langkah strategis dengan mengalihkan anggaran sebesar Rp12 miliar yang semula dialokasikan untuk Program Makan Bergizi Gratis (MBG).
Dana ini kini dialokasikan untuk mendukung sektor prioritas seperti pendidikan, kesehatan, infrastruktur, serta stabilisasi harga kebutuhan pokok.
Keputusan ini telah disetujui oleh Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Gunungkidul dan resmi dimasukkan dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Perubahan 2025.
Program MBG, yang menjadi salah satu prioritas pemerintahan pusat di bawah Presiden Prabowo Subianto, semula direncanakan dibiayai sebagian dari APBD daerah.
Pemkab Gunungkidul awalnya menganggarkan Rp12 miliar untuk program ini dalam APBD 2025, sebagai bagian dari target nasional untuk menjangkau jutaan anak sekolah.
Namun, kebijakan terbaru dari Pemerintah Pusat memastikan bahwa seluruh biaya MBG akan ditanggung melalui Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN).
Hal ini diumumkan melalui Surat Edaran Menteri Dalam Negeri, yang menjadi pedoman bagi pemerintah daerah untuk merealokasi dana APBD.
Kepala Badan Keuangan dan Aset Daerah (BKAD) Gunungkidul, Putro Sapto Wahyono, menjelaskan bahwa pengalihan ini merupakan respons cepat terhadap perubahan kebijakan tersebut.
“Sudah disiapkan Rp12 miliar, tapi karena tidak jadi digunakan, maka dialihkan ke program lain. Itu sudah dijabarkan dalam APBD Perubahan 2025,” ujar Putro pada Selasa (16/9/2025).
Selain dana MBG, realokasi ini juga digabungkan dengan hasil efisiensi anggaran lainnya, sehingga total dana yang tersedia mencapai Rp16 miliar.
Pengalihan anggaran ini dirancang untuk memperkuat pelayanan dasar bagi masyarakat Gunungkidul, yang mayoritas bergantung pada sektor pertanian dan pariwisata.
Berikut rincian alokasinya berdasarkan APBD Perubahan 2025: Sektor
Alokasi (Rp Miliar)
Pendidikan 5,5
Perbaikan 23 sekolah (12 SD, 7 SMP, 4 PAUD/TK), termasuk rehabilitasi gedung dan fasilitas belajar.
Kesehatan
Peningkatan layanan kesehatan dasar, termasuk pengadaan peralatan medis dan program pencegahan penyakit.
Infrastruktur & Sanitasi 6,6
Pembangunan jalan, drainase, dan sanitasi lingkungan untuk mendukung ketahanan pangan dan mitigasi bencana.
Stabilitas harga kebutuhan pokok dan program pendukung lainnya.
Total: Rp16 miliar (termasuk efisiensi).
Dalam sektor pendidikan, misalnya, Dinas Pendidikan Gunungkidul mencatat bahwa 23 sekolah negeri akan mengalami perbaikan signifikan.
“Ada 12 SD, tujuh SMP, dan empat PAUD atau TK yang diperbaiki menggunakan anggaran MBG dari kabupaten,” kata Sekretaris Dinas Pendidikan, Agus Subariyanta, pada Kamis (18/9/2025).
Langkah ini diharapkan dapat meningkatkan kualitas pendidikan di daerah pedesaan yang sering kali menghadapi keterbatasan infrastruktur.
Proses pembahasan APBD Perubahan 2025 berjalan lancar tanpa hambatan signifikan.
Ketua DPRD Gunungkidul, Endang Sri Sumiyartini, menegaskan bahwa perubahan ini telah melalui diskusi mendalam dengan eksekutif. “Tidak ada masalah berkaitan dengan pembahasan APBD Perubahan 2025.
Sudah selesai dan ditetapkan menjadi perda baru,” katanya. Penetapan ini memungkinkan implementasi cepat, dengan target penyelesaian proyek infrastruktur sebelum akhir tahun fiskal.
Pengalihan anggaran ini tidak hanya mengoptimalkan sumber daya daerah, tetapi juga selaras dengan arahan nasional untuk efisiensi belanja.
Di tingkat provinsi, daerah lain seperti Sleman dan Kulonprogo juga melakukan hal serupa, dengan total realokasi mencapai puluhan miliar rupiah untuk pelayanan dasar.
Bagi warga Gunungkidul, langkah ini dianggap sebagai kabar baik, terutama di tengah tantangan ekonomi pasca-pandemi dan fluktuasi harga pangan.
