837 total views
Perseteruan hukum antara Roy Suryo dan kawan-kawan (Roy cs) dengan Presiden Joko Widodo (Jokowi) kini memasuki babak baru yang kian kompleks. Awalnya, publik menyoroti dugaan ijazah palsu Jokowi yang diangkat Roy cs sejak 2024. Isu ini kembali mencuat setelah KPU menyerahkan salinan ijazah legalisir kepada Roy pada Oktober 2025. Namun, bukannya menuntaskan substansi tuduhan, muncul kasus baru: laporan pencemaran nama baik yang diajukan Jokowi pada 30 April 2025. Laporan tersebut menjadikan Roy cs sebagai tersangka di Polda Metro Jaya, dengan ancaman hukuman 8–12 tahun penjara berdasarkan Pasal 310–311 KUHP dan UU ITE.
Dalam praktik hukum Indonesia, pola seperti ini kerap disebut sebagai “kasus sandera”—yakni ketika satu pihak yang kesulitan membuktikan diri secara substansial berusaha menyerang balik melalui perkara tandingan. Kasus dugaan ijazah palsu (Kasus A) sebenarnya telah diklarifikasi oleh UGM yang menyatakan ijazah Jokowi asli. Namun Roy cs menemukan kejanggalan pada salinan legalisir, mulai dari perbedaan font, tanda tangan, hingga stempel. Di sisi lain, Kasus B dianggap sebagai langkah cepat untuk membungkam kritik, meski secara hukum keduanya berdiri terpisah.
Di media sosial X (dulu Twitter), polarisasi opini terlihat jelas. Unggahan akun @BangPino__ (14 Oktober 2025) yang menyoroti kontradiksi pernyataan kuasa hukum Jokowi, mendapat ratusan suka dan repost. Sementara @PaltiWest menegaskan agar pembuktian dilakukan secara ilmiah, bukan sekadar klaim sepihak. Sebaliknya, akun @G0LIATH87 menilai Roy sebaiknya meminta maaf demi menjaga kredibilitas.
Reaksi dari relawan Jokowi juga tidak kalah keras. Kelompok Projo bahkan mendesak agar Roy segera ditetapkan sebagai tersangka, menggelar aksi di depan Bareskrim pada 10 Oktober 2025. Sementara video viral Roy menerima salinan ijazah dengan bagian tertutup—diunggah @yaniarsim (24 Oktober 2025)—mendapat respons besar dengan tagar #AdiliJokowi, memperkuat tudingan ketidaktransparanan.
Secara hukum, kedua perkara ini memang terpisah. Namun framing media dan dinamika politik membuatnya tampak sebagai satu pertarungan kekuasaan besar. Penolakan mediasi di PN Solo, hasil forensik UGM, dan sikap Roy yang tetap tenang menghadapi ancaman pidana menunjukkan tekadnya untuk melanjutkan proses hukum hingga tuntas. “Polda tak akan berani maju kalau ijazahnya bohong,” ujar Roy.
Bagi pendukung Roy cs, kasus ini adalah peluang untuk menuntut keterbukaan dan kejujuran pejabat publik. Sebaliknya, bagi pendukung Jokowi, laporan pencemaran nama baik merupakan bentuk pembalasan sah terhadap tuduhan berulang. Namun publik netral melihatnya sebagai drama politik yang seharusnya diselesaikan secara transparan di pengadilan.
Pada akhirnya, hukum tidak boleh menjadi alat politik. Baik tuduhan ijazah palsu maupun laporan pencemaran nama baik harus diselesaikan dengan bukti otentik, bukan dengan ancaman atau salinan yang disembunyikan. Bila ijazah asli memang sah, tampilkan di muka publik. Jika tuduhan Roy terbukti salah, buktikan secara hukum. Hanya dengan langkah terbuka seperti itu, kepercayaan masyarakat terhadap institusi hukum dapat dipulihkan.
Di tengah riuh media sosial, pertanyaan besar tetap menggantung: apakah ini pencarian kebenaran, atau sekadar pertarungan kekuasaan dengan hukum sebagai sandera?
