295 total views
INNNEWS-Indonesia kembali dihadapkan pada data yang seharusnya mengguncang kesadaran pemerintah. Hasil PISA 2022, yang mengukur kemampuan matematika, membaca, dan sains, menempatkan Indonesia pada skor 369. Angka ini membuat Indonesia berada di kelompok terbawah dunia dan hanya unggul dari negara seperti Kamboja yang mencatat 337, atau Dominika dengan 350. Di Asia Tenggara sendiri, posisi Indonesia sangat mengkhawatirkan. Singapura meraih 560, Vietnam 468, Malaysia 404, dan Thailand 379. Jarak antara Indonesia dan negara-negara tetangga tidak lagi tipis; ia menganga lebar, menunjukkan bahwa ada yang salah pada fondasi pendidikan kita.
Ketika negara-negara lain bergerak maju, Indonesia justru tampak tertinggal jauh. Tiongkok mencatat 535, Jepang 533, Korea Selatan 523, Estonia 524, dan Kanada 516. Dalam lanskap global seperti ini, skor Indonesia tidak sekadar rendah; ia adalah penanda bahwa negara ini tidak mempersiapkan generasi mudanya untuk bersaing di masa depan. Tren PISA Indonesia selama 2012–2022 juga menunjukkan penurunan, terutama pada matematika yang sempat menyentuh 391 dan kini merosot menjadi 359. Penurunan ini berlangsung diam-diam, bertahun-tahun, tanpa respons serius dari pemerintah.
Masalah terbesar bukan terletak pada kemampuan anak-anak Indonesia, melainkan pada sistem yang dibangun negara. Ketika kurikulum berubah seperti mengganti headline, ketika guru dibebani administrasi alih-alih didukung untuk mengajar, ketika fasilitas belajar timpang antara kota dan desa, maka tidak mungkin kita berharap skor PISA melonjak. Hasil internasional tersebut tidak menilai niat baik, tetapi menilai realitas yang terjadi setiap hari di ruang kelas Indonesia.
Yang lebih mencemaskan adalah sikap pemerintah yang cenderung meremehkan kedalaman masalah ini. Alih-alih memperlakukan data PISA sebagai alarm nasional, pemerintah justru sering merespons dengan pernyataan normatif: evaluasi akan dilakukan, kurikulum disesuaikan, program penguatan kompetensi dijalankan. Namun, dari 560 Singapura ke 369 Indonesia, atau dari 468 Vietnam ke posisi kita, jelas bahwa respon pemerintah belum menyentuh akar permasalahan. Negara-negara tetangga membuktikan bahwa perubahan kualitas pendidikan dapat terjadi ketika guru diperkuat, ekosistem belajar dibangun, dan kebijakan tidak berubah seperti iklan musiman.
Biaya dari ketidakseriusan ini tidak ditanggung oleh kabinet atau kementerian, melainkan oleh jutaan murid yang akan memasuki dunia kerja dengan kemampuan literasi yang rapuh dan keterampilan numerasi yang belum memadai. Mereka akan bersaing di pasar global yang dipenuhi talenta dari negara-negara yang PISA-nya berada 100 hingga 150 poin di atas Indonesia. Dan ketika itu terjadi, ketertinggalan kita bukan hanya statistik, melainkan kenyataan hidup: rendahnya produktivitas, ketergantungan pada tenaga kerja asing, dan hilangnya kesempatan ekonomi generasi muda.
Kita perlu kejujuran nasional untuk mengakui bahwa Indonesia sedang berada di jalur yang salah. Perubahan tidak dapat dilakukan dengan tambal-sulam kebijakan atau retorika optimisme. Kita membutuhkan investasi besar pada guru, stabilitas kurikulum, literasi keluarga, hingga gizi dan kesehatan anak. Kita membutuhkan pemerintahan yang siap mengakui bahwa fondasi pendidikan kita rapuh dan harus diperkuat, bukan dibungkus dengan klaim keberhasilan.
Dunia sedang berlari. Singapura tidak hanya 191 poin di atas Indonesia; ia berada pada galaksi pendidikan yang berbeda. Bahkan Vietnam, yang dua dekade lalu memandang Indonesia sebagai raksasa Asia Tenggara, kini terpaut hampir 100 poin. Jika pemerintah tidak mengambil langkah luar biasa, Indonesia hanya akan menjadi negara besar dalam jumlah penduduk, tetapi kecil dalam daya saing global.
Saatnya pemerintah meninggalkan kenyamanan retorika dan menghadapi kenyataan keras yang ditunjukkan angka-angka tersebut. Waktu kita hampir habis. Tanpa perubahan radikal dan terukur, masa depan Indonesia akan tertinggal jauh sebelum kita sempat mengejarnya.
