585 total views

INNNEWS-Wacana yang mencoba menempatkan Soeharto sebagai pahlawan nasional sering dibangun dengan teori memori sosial—bahwa kepahlawanan dapat dibaca secara selektif dan periodik. Pendekatan seperti ini tampak intelektual, tetapi gagal menyentuh inti persoalan sejarah Indonesia. Masalah kita bukan terletak pada cara mengingat, melainkan pada cara negara gagal memutus jaringan kekuasaan yang membentuk luka itu. Reformasi 1998 tidak pernah menyelesaikan tugas utamanya karena struktur Orde Baru tidak pernah dibongkar; hanya dipindahkan ke sudut ruangan, sambil tetap hidup.

Ketika pemerintahan lama tumbang, tidak ada proses penyaringan terhadap para arsitek politiknya. Partai politik yang menjadi instrumen utama rezim tersebut tetap berdiri utuh dan bahkan segera kembali menjadi pemain besar. Para tokoh sentral yang selama puluhan tahun berada di inti kekuasaan tidak pernah dicabut pengaruhnya dari gelanggang. Jejaring ekonomi-politik yang mereka bangun tetap beroperasi dengan pola lama, hanya berganti wajah. Bahkan keluarga yang menjadi simbol kekuatan era sebelumnya tetap memiliki ruang dan sumber daya politik yang tidak kecil. Singkatnya, fondasi lama tetap kokoh, sementara struktur negara hanya diganti catnya.

Karena itu nostalgia terhadap Orde Baru tidak muncul sebagai perasaan murni dari masyarakat, tetapi sebagai hasil kerja dari jejaring yang masih memiliki kepentingan mempertahankan citra lama tersebut. Ketika aktor-aktor dari era sebelumnya masih menguasai panggung komunikasi dan sumber daya politik, wajar bila narasi lama tampak kembali relevan. Ini bukan kerinduan historis; ini keberhasilan strategi membentuk persepsi.

Sebagian analisis menyalahkan para tokoh Reformasi karena dianggap gagal membangun simbol dan narasi baru. Namun narasi apa pun akan sulit bertahan ketika seluruh mekanisme negara masih digerakkan oleh tangan-tangan yang dibesarkan oleh sistem terdahulu. Reformasi bukan gagal karena gagasan, tetapi karena tidak pernah memutus mesin yang ingin digantikannya. Bagaimana mungkin sebuah ide baru dapat menang ketika seluruh infrastruktur politik masih berada di bawah pengaruh kelompok yang pernah dominan di masa itu?

Dalam konteks seperti ini, pendekatan yang menilai tokoh sejarah berdasarkan “fase heroiknya” menjadi tidak relevan. Teori memori sosial dapat digunakan untuk tokoh yang hidup dalam dilema moral atau pergulatan etis, tetapi tidak dapat diterapkan untuk rezim yang secara sistematis menindas rakyatnya. Washington atau Mandela mendapat penilaian positif bukan karena menutup mata atas gelegar sejarah, tetapi karena kontribusi mereka berdiri di atas perjuangan pembebasan bangsanya. Tidak demikian dengan sistem politik yang selama puluhan tahun mengkonstruksi rasa takut dan ketidakadilan.

Jika hari ini ada dorongan untuk menempatkan Soeharto sebagai pahlawan, itu bukan tanda kedewasaan bangsa dalam membaca sejarah. Itu tanda bahwa kekuatan politik yang dulu menguasai negara kembali mendapatkan ruang. Dalam membaca sejarah, persoalannya bukan melihat gelas setengah penuh atau setengah kosong, tetapi melihat siapa yang sedang memegang gelas itu. Dan sampai hari ini, pengaruh kelompok inti rezim lama masih sangat kuat dalam menentukan arah perjalanan bangsa.

Indonesia tidak membutuhkan pemutihan sejarah, melainkan keberanian untuk mengakui bahwa Reformasi belum menyentuh akar masalahnya. Selama partai warisan Orde Baru tetap menjadi poros kekuasaan, selama jejaring politik era sebelumnya masih mengendalikan sumber daya negara, dan selama keluarga-keluarga yang dulu berada di pusat kekuasaan tetap menjadi pemain utama, maka narasi Reformasi akan selalu tersisih.

Soeharto bukan pahlawan nasional. Ia hanya menjadi pahlawan bagi mereka yang masih menikmati keuntungan dari struktur yang ia tinggalkan. Bagi bangsa Indonesia, ia tetap merupakan pekerjaan rumah sejarah yang belum diselesaikan. Dan selama pekerjaan itu belum dibereskan, Reformasi akan terus menjadi cerita yang setengah matang, dibiarkan hidup oleh mereka yang tidak pernah sungguh-sungguh menginginkan perubahan.