941 total views

INN NEWS – Wakil Ketua Komisi VI DPR RI Aria Bima menyayangkan bagi-bagi bantuan sosial (Bansos) yang dilakukan Presiden Joko Widodo (Jokowi) dan sejumlah menterinya yang dinilai rawan politisasi.

Pernyataan tersebut secara serius dilontarkan Aria Bima kepada wartawan di Gondangdia, Jakarta Pusat, Rabu, 31 Januari 2024.

Kata politisi PDI Perjuangan (PDIP) itu, masyarakat selama ini sudah sulit mendapat akses kebutuhan pokok tapi malah dipolitisasi.

“Begini, janganlah rakyat enggak kuat beli beras, rakyat ini daya belinya menurun, rakyat ini belum sejahtera. Kan 10 tahun ini saya sebagai Anggota DPR juga berkontribusi terhadap kemiskinan rakyat yang enggak selesai-selesai,” kata Aria.

Disebutnya, kementerian eksekutif juga ikut bertanggung jawab terhadap kenapa masih banyak rakyat miskin kita.

“Gubernur juga bupati,” imbuhnya.

Baca juga: 

Anggaran Bansos Tetiba Naik Drastis, Sebelumnya Wapres Bilang Bisa Lestarikan Kemiskinan

Aria menilai mempolitisasi bansos termasuk tindakan tak beradab. Menurut Wakil Ketua Komisi VI DPR RI itu, hal ini sama saja dengan mengeksploitasi kemiskinan.

“Sudah kita tidak bisa menyelesaikan persoalan kemiskinan dia, masih kita eksploitasi kemiskinan itu dengan bantuan dengan pencitraan untuk mendapatkan dukungan politik. Ini sangat biadab ini sangat tidak manusiawi, sangat di bawah standar moralitas kita sebagai pejabat publik,” ujarnya.

Aria juga mempertanyakan pembagian bansos yang tak melibatkan Menteri Sosial Tri Rismaharini.

Ducurigai Aria, ada pihak yang khawatir pembagian bansos terganggu apabila ada campur tangan Risma.

“Saya kira Bu risma harus menyampaikan itu, karena dia pembantu presiden harus menjelaskan kepada Pak Presiden. Kenapa Bu Risma tidak dilibatkan dalam urusan bansos. Kecuali kalau Bu Risma kinerjanya nggak bagus, kecuali kalau ada standar kinerja yang jelek. Saya yakin justru yang memilih Bu Risma menjadi menteri itu pilihan presiden,” kata dia.

“Yang disetujui oleh Ibu Mega, pilihan presiden langsung, ya. Ini saya sampaikan perlu ya, waktu itu presiden menyodorkan Ibu Risma, Ibu Mega setuju dan kerjanya bagus, kenapa tidak dilibatkan ya? Atau jangan-jangan ketakutan kalau sampai Bu Risma tidak bisa diatur bansos-bansos itu untuk kepentingan politik?” pungkasnya.