1,247 total views
INN NEWS – Kenaikan tagihan listrik pasca-berakhirnya subsidi memang bikin banyak orang kaget. Mufti Anam, anggota DPR dari Komisi VI, menyoroti isu ini dengan mendesak PLN dan pemerintah untuk lebih terbuka soal kebijakan subsidi.
Dia menekankan bahwa lonjakan tagihan, terutama setelah diskon 50% untuk pelanggan 2.200 VA ke bawah pada Januari-Februari 2025 berakhir, memicu keresahan masyarakat.
Banyak warga merasa tagihan naik drastis meski pola konsumsi listrik mereka tidak berubah signifikan.
“PLN dan pemerintah harus terbuka soal kebijakan subsidi ini. Jangan sampai rakyat dibingungkan dengan informasi yang tidak konsisten. Kalau tagihan melonjak, berikan data yang jelas, bukan sekadar narasi bahwa pemakaian naik. Kami minta data riil konsumsi listrik dibuka ke publik, sehingga masyarakat bisa memahami apa yang sebenarnya terjadi,” ujar Mufti.
Mufti meminta beberapa hal konkret: pertama, penjelasan jelas tentang mekanisme subsidi, termasuk syarat dan durasi berlakunya, karena ada ketidakkonsistenan informasi yang bikin bingung.
Kedua, dia mempertanyakan klaim PLN bahwa kenaikan disebabkan oleh lonjakan pemakaian, dan meminta data riil yang bisa diakses publik. Ketiga, dia usul adanya audit pemakaian listrik yang transparan tanpa membebani pelanggan, plus evaluasi menyeluruh terhadap kebijakan tarif.
Selain itu, Mufti juga menyinggung soal aplikasi PLN Mobile.
Menurutnya, banyak pelanggan yang belum paham cara pakai aplikasi ini untuk pantau pemakaian listrik, apalagi tanpa edukasi yang memadai.
Ini menunjukkan digitalisasi layanan belum diimbangi literasi digital yang merata. Dia juga menekankan bahwa di tengah situasi ekonomi yang sulit, kenaikan tagihan bisa memukul daya beli, terutama untuk kelas menengah ke bawah, dan berpotensi memicu ketegangan sosial jika tidak ditangani dengan baik.
Intinya, Mufti ingin pemerintah dan PLN tidak cuma kasih solusi jangka pendek seperti subsidi sementara, tapi bangun kebijakan energi yang lebih transparan, berkelanjutan, dan berpihak pada rakyat.
Soal ini, memang wajar masyarakat minta kejelasan, karena tagihan listrik bukan cuma angka, tapi juga beban hidup sehari-hari.
