236 total views
INNNEWS — Istana Kepresidenan menghadapi tekanan berat setelah pasar keuangan Indonesia mengalami gejolak tajam bersamaan dengan mencuatnya skandal korupsi di Badan Gizi Nasional (BGN).
Indeks Harga Saham Gabungan (IHSG) anjlok sekitar 4,9 persen hingga menyentuh kisaran 5.900 poin, sementara nilai tukar Rupiah melemah tajam hingga mencapai Rp17.930 per Dolar AS, level terlemah dalam beberapa tahun terakhir. Bursa Efek Indonesia bahkan sempat melakukan trading halt untuk meredam kepanikan pasar setelah aksi jual yang masif.
Di tengah tekanan ekonomi tersebut, Kejaksaan Agung melakukan penggeledahan di kantor BGN di Kebon Sirih, Jakarta Pusat. Langkah ini dilakukan hanya sehari setelah Presiden Prabowo Subianto mencopot Kepala BGN Dadan Hindayana beserta dua wakilnya, Lodewyk Pusung dan Sony Sonjaya.
Penggeledahan yang dimulai sejak dini hari itu menarik perhatian publik karena menyasar lembaga yang mengelola salah satu program unggulan pemerintah, yaitu Program Makan Bergizi Gratis. Sejumlah pegawai dilaporkan tidak dapat memasuki kantor selama proses penyelidikan berlangsung.
Respons publik pun langsung menguat di media sosial. Banyak warganet mempertanyakan tata kelola program yang selama ini menjadi andalan pemerintah. Berbagai isu, mulai dari dugaan mark-up anggaran, konflik kepentingan, hingga kasus keracunan makanan yang sempat mencuat sebelumnya, kembali menjadi sorotan.
Sumber di lingkungan Istana menyebut Presiden Prabowo segera menggelar rapat darurat bersama Menteri Keuangan, Gubernur Bank Indonesia Perry Warjiyo, serta pimpinan Otoritas Jasa Keuangan (OJK) guna merespons perkembangan situasi.
Menurut sejumlah analis, pelemahan Rupiah yang telah berlangsung sepanjang tahun ini diperburuk oleh kombinasi faktor eksternal dan domestik, termasuk penguatan Dolar AS, tingginya harga energi global, arus keluar modal asing, serta meningkatnya kekhawatiran terhadap stabilitas tata kelola pemerintahan.
Pelaku pasar kini menunggu langkah konkret pemerintah untuk memulihkan kepercayaan investor. Berbagai opsi, termasuk paket stimulus darurat dan intervensi lanjutan dari Bank Indonesia, disebut sedang dipertimbangkan.
Analis memperingatkan bahwa risiko capital flight dapat meningkat apabila pemerintah gagal menunjukkan komitmen kuat terhadap reformasi dan pemberantasan korupsi. Dalam kondisi saat ini, tantangan terbesar bukan hanya menjaga stabilitas pasar, tetapi juga memulihkan kepercayaan publik terhadap institusi negara.
Pasar masih bergerak sangat volatil. Seluruh perhatian kini tertuju pada respons pemerintah dalam 24 hingga 48 jam ke depan. Pertanyaan yang muncul adalah apakah rangkaian peristiwa ini akan menjadi awal dari pembersihan besar-besaran dalam birokrasi, atau justru menandai fase krisis yang lebih dalam bagi perekonomian nasional.
