191 total views
INN NEWS – Sejak pekan lalu, Sudan dilanda pertempuran antara militer milik negara dengan paramiliter Rapid Support Forces (RSF). Hingga Senin (17/4), 200 orang dikabarkan tewas dan lebih dari 1,800 lainnya luka-luka.
Sejumlah objek vital nasional dikuasai dan serangan udara serta artileri pun dilibatkan dalam perang saudara itu.
Kengerian perang Sudan pun tak terhindarkan. Kerusuhan ini turut memberikan dampak bagi 1,209 warga negara Indonesia yang tinggal di Khartoum, ibu kota Sudan.
Dilaporkan dari beberapa sumber bahwa peluru nyasar sempat jatuh di dekat tempat pengungsian WNI di Khartoum.
Meresponi hal ini, Kementrian Luar Negeri Indonesia telah mempersiapkan langkah protektif bagi WNI di Sudan. Upaya ini disampaikan oleh Direktur Perlindungan WNI dan Badan Hukum
Indonesia Kemlu RI, Judha Nugraha kepada wartawan pada Selasa, 18 April 2023.
“Kami menyiapkan gedung KBRI Khartoum sebagai safe house bagi para WNI,” ungkapnya.
KBRI Khartoum juga berkoordinasi secara aktif dengan komunitas orang-orang Indonesia setempat untuk dapat menyalurkan bantuan dan logistik secara merata. KBRI juga membuka layanan hotline di nomor kontak +249 90 797 8701 dan +249 90 007 9060 untuk kondisi darurat.
Kontak ini dapat digunakan oleh WNI di Sudan yang ingin mendapat bantuan, maupun warga Indonesia yang ingin mencari informasi tentang keluarga atau kerabat mereka di Sudan.
Sementara itu saat ini KBRI Khartoum terus menghimbau WNI di Sudan untuk tidak berkeliaran, saling berkomunikasi, serta menyiapkan dokumen dan keperluan pribadi dalam satu ransel.
Desakan agar WNI segera dievakuasi muncul dari berbagai pihak, seperti Anggota Komisi I DPR RI Hidayat Nur Wahid, Ikatan Alumni Sudan, hingga keluarga dari mahasiswa Indonesia yang
sedang berkuliah di Sudan.
“Para warga Indonesia mengkhawatirkan risiko tinggi semakin memburuknya situasi keamanan
dan politik untuk jangka waktu yang tidak sebentar. Sangat diperlukan mitigasi risiko tinggi tersebut sesegera mungkin agar tidak terjadi hal-hal yang membahayakan keamanan dan keselamatan WNI termasuk Mahasiswanya,” ungkap Hidayat Nur Wahid.
Kemenlu dan KBRI Khartoum terus memonitor situasi dan menjalin komunikasi dengan para WNI di Sudan.
Antara lain dengan mengadakan pertemuan secara daring (16/4) dengan agenda memberikan update situasi keamanan terakhir di Sudan dan langkah-langkah perlindungan WNI.
Dalam pernyataannya, KBRI tidak menutup kemungkinan adanya tindakan perlindungan lanjutan kepada WNI. Semuanya tergantung dari status dan situasi keamanan di Sudan.
“KBRI juga sudah mempunyai planning sesuai status siaga yang sudah ditentukan dan ada kategorinya serta tindakan yang harus dilakukan yang tentunya akurat dan terukur,” demikian
pernyataan KBRI Khartoum.
