686 total views

INN NEWS – Pengamat kebijakan publik PH&H Public Policy Interest Group Agus Pambagio mengomentari sikap pemerintah atas banjir yang melanda sejumlah kabupaten/kota di Jawa Tengah (Jateng) dalam dua bulan terakhir, seperti di Semarang, Kudus, dan Demak, juga beberapa daerah lainnya.

Banjir di jalur pantura itu menyebabkan puluhan ribu warga terpaksa mengungsi. Tujuh orang bahkan meninggal dunia di Kudus.

Pemerintah dianggap belum memberikan usaha maksimal atau terkesan pasif dalam menangani banjir di Jawa Tengah. Padahal sangat dibutuhkan upaya serius.

“Itu tidak bisa diselesaikan dalam satu kedipan mata. Itu tata ruangnya harus diurusi betul, dan diurus multisektor, dari daerah hingga pusat,” kata Agus, melansir CNNI, Kamis (21/3) malam.

Hujan dan cuaca kata Agus bukan menjadi faktor utama penyebab banjir di Jawa Tengah.

Misalnya Semarang khususnya memiliki topografi yang unik, yakni permukaan tanah lebih rendah dari permukaan air laut.

Demikian, Agus meminta pemerintah serius memetakan masalah banjir di Jateng dan juga di daerah lain dari akarnya ketimbang pemerintah fokus menggenjot pembangunan Ibu Kota Negara (IKN) Nusantara di Kalimantan Timur.

Baca juga:

Dilanda Banjir, Hektare Lahan Tani di Jateng Menuju Gagal Panen, Pati Terparah

“Menurut saya dari pada bikin ibu kota baru ya itu diberesin dulu. Ini bukan hal yang baru terjadi, tapi sudah bertahun-tahun,” kata dia.

Dilanda Banjir, Hektare Lahan Tani di Jateng Menuju Gagal Panen, Pati Terparah

Koordinator Omah Publik Nanang Setyono pada sumber yang sama menilai pemerintah pusat bersikap diam soal banjir berlarut-larut yang melanda Demak, Kudus, dan Semarang.

Pemerintah pusat menurutnya memang sudah bekerja melalui BNPB dengan memberikan bantuan kepada warga. Namun, upaya itu pun dinilai tidak cukup.

“Perhatian pemerintah pusat kurang, dan sekali lagi bahwa yang dirasa oleh masyarakat terdampak banjir sangat berbeda perhatian dan perlakuannya pemerintah pusat dalam hal ini presiden dan menteri termasuk anggota DPR,” kata Nanang.

Nanang menilai pemerintah dan legislator hanya aktif mendatangi warga saat masa kampanye atau menjelang kontestasi politik. Sementara masyarakat di sekitar Jawa Tengah mengeluhkan bantuan yang kurang, sehingga tak jarang warga memilih mengungsi di rumah kerabatnya di luar kota.

“Sebelum pemilu mereka aktif datang mendekati masyarakat, aktif datangi dimana ada bencana. Sekarang ini setelah pemilu selesai ya saya pikir hanya petugas BPBD, TNI, dan Polri saja yang aktif nengok,” pungkasnya.