HomeTrendingViral KTP Warga Dipakai untuk Loloskan Dharma Pongrekun di Pilgub Jakarta, Cek...

Viral KTP Warga Dipakai untuk Loloskan Dharma Pongrekun di Pilgub Jakarta, Cek di Sini

Published on

spot_img

 461 total views

JAKARTA – Warga Jakarta hingga warganet di media sosial heboh dengan munculnya Dharma Pongrekun dan Kun Wardana yang diloloskan KPU maju Pilkada Jakarta jalur independen.

Ternyata KTP mereka dicatut untuk mendukung calon independen yang disebut boneka dan setingan itu.

Begini Cara Mengecek Apakah KTPmu Dipakai atau tidak.

Masuk situs  https://infopemilu.kpu.go.id/Pemilihan/cek_pendukung.

Nanti, Anda akan diminta untuk mengisi Nomor Induk Kependudukan (NIK) yang berjumlah 16 angka.

Setelahnya akan muncul keterangan mendukung calon. Bila KTP Anda dicatut langsung keluar kolom dukungan.

Di sana tertera nama lengkap, tanggal lahir hingga jenis kelamin. Lalu ada kalimat:

“Mendukung Bakal Pasangan Calon Kepala Daerah: Komjen Pol Dharma Pongrekun dan Ir Kun Wardana Abyoto.”

Namun bagi Anda yang tak dicatut, nanti tidak akan muncul. Yang muncul adalah:

“NIK…. tidak terdaftar pada dukungan bakal calon perseorangan kepala daerah.”

Salah satu yang mengalami KTP dicatut adalah Luthfi, warga Lenteng Agung, Jakarta Selatan. Awalnya ia penasaran dengan cerita-cerita di media sosial.

Luthfi kemudian viral di X usai diberitakan Kumparan.

“Buka KPU.go.id terus masuk infopemilu lalu ada bagian pojok kanan atas, masuk tahapan pemilihan lalu cek dukung bakal calon. Nah, itu masukin NIK, di situ ada nama gua di situ ditulis mendukung,” kata Luthfi saat dihubungi, Jumat (16/8).

Luthfi mengaku kesal dengan kejadian tersebut. Luthfi yang tak mengenal siapa Dharma Pongrekun-Kun Wardana ini merasa datanya dicuri.

“Gue nggak kenal siapa dia… tiba-tiba dinyatakan mendukung. Saya kesal,” tuturnya.

“Tanggapan setuju atau tidak setuju, pas gue lihat harus selfie,” sambung dia.

Belum ada tanggapan dari KPU Jakarta dan juga Dharma Pongrekun.

Artikel Terbaru

Dengar Kata Bu Wamen: Mau Banyak Duit? Jangan Banyak Anak!

CILACAP - Wakil Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (PPPA), Veronica Tan, mendorong perempuan untuk meningkatkan kemandirian ekonomi guna memperkuat ketahanan keluarga.

Iman Kristen Tak Bisa Dipisahkan dari Politik: Mengapa Kemitraan Gereja, Negara, dan Bisnis Dibutuhkan untuk Bangun Peradaban?

OPINI - Di banyak daerah dan negara dengan mayoritas penduduk Kristen, sebuah ironi mencolok tengah berlangsung: di tengah dominasi angka, komunitas Kristen sering kali menjadi kantong-kantong kemiskinan, ketertinggalan, dan kehilangan daya tawar dalam membentuk peradaban.

PSI Akan Milih Ketum Baru di Solo meski Kaesang Baru Menjabat 2 Tahun  

SOLO - Partai Solidaritas Indonesia (PSI) berencana menggelar Kongres I di Kota Solo, Jawa Tengah, pada Juli 2025 mendatang. Dalam agenda tersebut, PSI akan mengadakan pemilihan ketua umum untuk periode berikutnya. 

MK Stopkan Penyalahgunaan UU ITE, Boleh Kritik Pemerintah Tanpa Takut 

JAKARTA - Mahkamah Konstitusi (MK) Republik Indonesia mengeluarkan putusan penting yang membatasi penerapan pasal penghinaan atau pencemaran nama baik dalam Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik (UU ITE). 

artikel yang mirip

Dengar Kata Bu Wamen: Mau Banyak Duit? Jangan Banyak Anak!

CILACAP - Wakil Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (PPPA), Veronica Tan, mendorong perempuan untuk meningkatkan kemandirian ekonomi guna memperkuat ketahanan keluarga.

Iman Kristen Tak Bisa Dipisahkan dari Politik: Mengapa Kemitraan Gereja, Negara, dan Bisnis Dibutuhkan untuk Bangun Peradaban?

OPINI - Di banyak daerah dan negara dengan mayoritas penduduk Kristen, sebuah ironi mencolok tengah berlangsung: di tengah dominasi angka, komunitas Kristen sering kali menjadi kantong-kantong kemiskinan, ketertinggalan, dan kehilangan daya tawar dalam membentuk peradaban.

PSI Akan Milih Ketum Baru di Solo meski Kaesang Baru Menjabat 2 Tahun  

SOLO - Partai Solidaritas Indonesia (PSI) berencana menggelar Kongres I di Kota Solo, Jawa Tengah, pada Juli 2025 mendatang. Dalam agenda tersebut, PSI akan mengadakan pemilihan ketua umum untuk periode berikutnya.