HomeTrendingKadesnya Diduga Mafia Tanah, Warga Kohod Tangerang Unjuk Rasa di Kementerian ATR

Kadesnya Diduga Mafia Tanah, Warga Kohod Tangerang Unjuk Rasa di Kementerian ATR

Published on

spot_img

 73 total views

TANGERANG – Beberapa warga Desa Kohod, Kabupaten Tangerang Provinsi Banten, terutama nelayan, menggelar unjuk rasa menuntut pemberantasan mafia tanah yang mengganggu aktivitas mereka.

Aksi tersebut berlangsung di depan kantor Kementerian Agraria dan Tata Ruang serta Badan Penyelenggara Negara pada Selasa (10/9), pukul 14.00 WIB.

Dalam orasi yang disampaikan oleh salah satu warga, Kepala Desa Kohod, Arsin Bin Asip, disebut sebagai bagian dari mafia tanah yang mereka tuntut.

Para demonstran juga menuntut agar Arsin mengundurkan diri dari jabatannya.

Selain itu, mereka membawa spanduk besar bertuliskan “Berantas Mafia Tanah, Laut Dijadikan Sertifikat di Wilayah Pesisir Kabupaten Tangerang” sebagai bentuk protes terhadap praktik mafia tanah di daerah tersebut.

Warga Kohod juga menyuarakan kritik terhadap janji yang sebelumnya disampaikan oleh Arsin, yang dianggap tidak menepati komitmennya membela masyarakat.

Salah satu orasi menyebut, “Pejabat yang dipilih jangan sewenang-wenang menjalankan amanah dari rakyat.”

Artikel Terbaru

KEBERLANJUTAN, Pajak PPN 12 Persen Dipastikan Berlaku 1 Januari 2025

JAKARTA -Direktorat Jenderal Pajak (Ditjen Pajak) memastikan pemerintah akan mengimplementasi Pajak Pertambahan Nilai (PPN) sebesar 12 persen per 1 Januari 2025. 

Sandra Dewi Nyesal Suaminya Kerja Bareng BUMN: Risiko Tinggi

INN NEWS - Atis cantik Sandra Dewi mengaku menyesal suaminya bekerja sama dengan pihak Badan Usaha Milik Negara atau BUMN.

Resah Banget, Sebanyak 64 Calon Kepala Daerah Merupakan Eks Napi

JAKARTA - Warganet dikejutkan dengan rekam jejak beberapa calon kepala daerah pada Pilkada serentak 2024. Dari 1.553 pasangan calon yang bersaing, terdapat 64 Cakada yang merupakan mantan narapidana. 

SBY Akui Banyak Kekurangan Saat Presiden: tapi Tak Berselingkuh Pada Konstitusi 

JAKARTA - Presiden Keenam RI, Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) mengakui banyak kekurangan kala menjabat sebagai presiden

artikel yang mirip

KEBERLANJUTAN, Pajak PPN 12 Persen Dipastikan Berlaku 1 Januari 2025

JAKARTA -Direktorat Jenderal Pajak (Ditjen Pajak) memastikan pemerintah akan mengimplementasi Pajak Pertambahan Nilai (PPN) sebesar 12 persen per 1 Januari 2025. 

Sandra Dewi Nyesal Suaminya Kerja Bareng BUMN: Risiko Tinggi

INN NEWS - Atis cantik Sandra Dewi mengaku menyesal suaminya bekerja sama dengan pihak Badan Usaha Milik Negara atau BUMN.

Resah Banget, Sebanyak 64 Calon Kepala Daerah Merupakan Eks Napi

JAKARTA - Warganet dikejutkan dengan rekam jejak beberapa calon kepala daerah pada Pilkada serentak 2024. Dari 1.553 pasangan calon yang bersaing, terdapat 64 Cakada yang merupakan mantan narapidana.