211 total views
INN NEWS – Di tengah arahan Presiden Prabowo Subianto untuk melakukan efisiensi anggaran dalam pelaksanaan APBN 2025, sebuah keputusan kontroversial muncul dari Kementerian Kehutanan yang dipimpin oleh Raja Juli Antoni.
Menteri Kehutanan sekaligus Sekretaris Jenderal Partai Solidaritas Indonesia (PSI) ini membentuk struktur organisasi Operation Management Office (OMO) Indonesia’s Forestry and Other Land Use (FOLU) Net Sink 2030 yang didominasi oleh kader PSI, dengan honor yang mencapai Rp 20-50 juta per orang per bulan.
Langkah ini memicu pertanyaan publik: apakah ini sesuai dengan semangat efisiensi yang digaungkan pemerintah?
Berdasarkan Keputusan Menteri Kehutanan Nomor 32 Tahun 2025 yang beredar, struktur OMO FOLU Net Sink 2030 melibatkan sejumlah nama yang dikaitkan dengan PSI.
Raja Juli sendiri menjabat sebagai penanggung jawab atau pengarah program ini.
Beberapa nama kader PSI yang tercantum di antaranya adalah Andy Budiman (dewan penasehat ahli), Endika Fitra Wijaya (staf kesekretariatan bidang pengelolaan hutan lestari), Sigit Widodo (bidang peningkatan cadangan karbon), Furqan Amini Chaniago (bidang konservasi), dan Suci Mayang Sari (bidang penegakan hukum dan peningkatan kapasitas).
Baca juga:
Viral Inefisiensi Meledak di Kementerian Perhutanan Akibat Kader PSI, Raja Juli
Besaran honor yang diterima anggota tim ini bervariasi, mulai dari Rp 20 juta hingga Rp 50 juta per bulan, menurut informasi yang ramai dibahas di media sosial dan laporan sejumlah media.
FOLU Net Sink 2030 merupakan program ambisius pemerintah Indonesia untuk mencapai tingkat serapan emisi gas rumah kaca (GRK) yang lebih tinggi dibandingkan emisi yang dihasilkan sektor kehutanan dan penggunaan lahan pada tahun 2030.
Targetnya adalah menekan emisi GRK hingga -140 juta ton CO2e, sebagai bagian dari komitmen global Indonesia dalam pengendalian perubahan iklim.
Program ini mengandalkan strategi seperti pengurangan deforestasi, restorasi gambut, dan pengelolaan hutan lestari. Namun, sorotan kini beralih dari substansi program ke komposisi tim pengelola dan pembiayaannya.
Raja Juli Antoni menegaskan bahwa anggaran OMO FOLU tidak bersumber dari APBN, melainkan dari pendanaan donor dan negara mitra.
“Pembiayaan kegiatan OMO yang baru dibentuk berdasarkan SK 32 Tahun 2025 sama dengan sebelumnya, yaitu dari donor dan/atau negara mitra, dan saya pastikan itu tidak dari APBN,” ujarnya dalam keterangan resmi pada 6 Maret 2025.
Ia juga menyebut revisi struktur OMO ini sebagai penyempurnaan dari organisasi sebelumnya, yang diatur dalam Keputusan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor 234 Tahun 2024.
Namun, penjelasan ini tidak meredam kritik. Banyak pihak mempertanyakan mengapa mayoritas posisi diisi oleh kader PSI, partai yang dipimpin oleh Raja Juli sendiri.
Pegiat media sosial Yusuf Dumdum, misalnya, menyindir, “Wow! Struktur Organisasi FOLU KLHK mayoritas diisi oleh kader PSI.
Honornya mulai dari 8 juta hingga 50 juta per orang. Oh, ya. Ini bener gak sih bro Menteri Raja Juli Antoni?” Postingan ini memicu diskusi luas di platform X, dengan sejumlah pengguna menyebutnya sebagai bentuk nepotisme terselubung di balik label teknokrasi.
Presiden Prabowo, melalui Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 2025, memerintahkan penghematan anggaran sebesar Rp 306,69 triliun, termasuk pemotongan belanja kementerian/lembaga sebesar Rp 256,1 triliun.
Efisiensi ini dimaksudkan untuk mendukung program prioritas seperti Makan Bergizi Gratis, yang membutuhkan dana hingga Rp 100 triliun.
Dalam konteks ini, keberadaan honor besar untuk tim OMO FOLU—meski tidak dari APBN—dianggap bertolak belakang dengan narasi penghematan yang digaungkan pemerintah.
