255 total views
INNNEWS – Dalam aksi demonstrasi yang berlangsung panas pada Senin (15 Juni 2026), Ketua DPRD Kota Malang Amithya Ratnanggani Sirraduhita secara terbuka menyatakan penolakan terhadap Program Makan Bergizi Gratis (MBG). Pernyataan ini disampaikan langsung di depan ratusan mahasiswa yang menggelar unjuk rasa di depan Gedung DPRD Kota Malang.
“Kami bersama para mahasiswa, kami sampaikan kami menolak MBG,” tegas Amithya saat bertemu massa aksi, seperti dikutip Kompas.com.
Aksi yang digelar oleh Aliansi Mahasiswa Resah Brawijaya (Amarah Brawijaya) ini mengusung tema “Indonesia Gawat Darurat”. Para demonstran menuntut penghentian program MBG dan Koperasi Desa Merah Putih (Kopdes/KDKMP) yang dinilai sarat masalah, tidak tepat sasaran, berpotensi jadi ladang korupsi, serta membebani APBN di tengah kenaikan harga BBM dan bahan pokok.
Respons DPRD dan Latar Belakang
Amithya yang juga politisi PDI-P datang bersama sejumlah anggota DPRD dari berbagai fraksi untuk berdialog langsung dengan massa. Ia menyampaikan pemahaman atas keresahan mahasiswa dan berjanji menyampaikan aspirasi tersebut ke pemerintah pusat.
Sebelumnya, DPRD Kota Malang telah beberapa kali mendesak evaluasi total terhadap pelaksanaan MBG, termasuk penghentian sementara operasional dapur-dapur yang bermasalah akibat keluhan menu tidak layak, makanan basi, hingga kasus keracunan.
Mahasiswa menilai program unggulan pemerintahan Presiden Prabowo Subianto ini justru memperburuk kondisi ekonomi masyarakat. “MBG beberapa minggu lalu dibuktikan oleh kejaksaan telah melakukan korupsi besar-besaran,” kata salah satu orator aksi.
Sorotan Nasional
Aksi di Malang ini menjadi sorotan nasional karena MBG merupakan salah satu program prioritas pemerintah. Demonstrasi serupa juga terjadi di beberapa daerah lain, mencerminkan gelombang kritik terhadap implementasi program tersebut.
Wakil Ketua DPRD Kota Malang dari Fraksi Gerindra, Rimzah, sempat membantah tudingan penolakan total, namun menekankan perlunya evaluasi mendalam terhadap mekanisme pelaksanaan.
Pantau terus INNIndonesia.com untuk update terbaru seputar perkembangan MBG dan respons pemerintah pusat.
Apa pendapat Anda? Apakah MBG perlu dihentikan sementara atau hanya dievaluasi? Tulis di kolom komentar!
