124 total views
INNNEWS– Tingkat kepuasan publik terhadap kinerja Presiden Prabowo Subianto mengalami penurunan signifikan. Hasil survei terbaru Saiful Mujani Research and Consulting (SMRC) menunjukkan angka kepuasan berada di level 51,1 persen pada Juli 2026.
Angka tersebut turun tajam sekitar 30,1 poin dari 81,2 persen pada survei November 2025. Sebelumnya, pada survei Februari–Maret 2026, tingkat kepuasan tercatat 66,4 persen. Artinya, tren penurunan berlangsung secara bertahap dalam sembilan bulan terakhir.
Direktur Eksekutif SMRC, Deni Irvani, menjelaskan detail temuan tersebut. Dari total responden, sebanyak 4,8 persen menyatakan sangat puas, 46,3 persen cukup puas, 35 persen kurang puas, dan 11,9 persen tidak puas sama sekali. Sisanya, 2,1 persen mengaku tidak tahu atau tidak menjawab.
Sementara itu, proporsi masyarakat yang merasa kurang atau tidak puas melonjak dari 16 persen pada November 2025 menjadi 46,9 persen pada Juli 2026.
“Penurunan tingkat kepuasan publik ini berhubungan erat dengan merosotnya sentimen positif terhadap kondisi ekonomi, politik, dan penegakan hukum,” kata Deni saat memaparkan hasil survei melalui kanal YouTube SMRC TV, Minggu (26/7/2026).
Faktor Utama Penurunan
Menurut SMRC, persepsi publik terhadap kondisi ekonomi nasional menjadi faktor dominan. Hanya 15,7 persen responden yang menilai kondisi ekonomi saat ini baik atau sangat baik. Sebaliknya, 49,4 persen menilai buruk atau sangat buruk.
Pada aspek politik, hanya 13,5 persen yang menilai kondisi politik baik atau sangat baik, sementara 42,8 persen menilai buruk atau sangat buruk. Penilaian terhadap penegakan hukum juga melemah. Hanya 26,4 persen yang menilai positif, turun dari 42,5 persen pada November 2025.
Survei bertajuk “Kondisi Ekonomi Politik dan Approval Rating Presiden” ini dilaksanakan pada 5–19 Juli 2026 terhadap 749 responden yang memiliki hak pilih. Metode pengumpulan data menggunakan wawancara telepon (83,8 persen) dan tatap muka (16,2 persen), dengan margin of error sekitar ±3,7 persen pada tingkat kepercayaan 95 persen.
Hasil survei ini menjadi salah satu indikator evaluasi publik terhadap pemerintahan Prabowo setelah hampir dua tahun berjalan. Sejumlah pihak, termasuk partai koalisi, menyebut temuan tersebut sebagai bahan evaluasi untuk memperbaiki kinerja, khususnya di bidang ekonomi dan penegakan hukum.
