567 total views
INN NEWS – Menuju pemilihan presiden (Pilpres) pada 14 Februari 2024 mendatang, pasangan calon (Paslon) dan tim pemenangannya mulai mengklaim menang 1 putaran.
Bahkan ada yang ngotot-ngototnya menyerukan menang 1 putaran ke publik dengan berbagai pertimbangan, salah satunya telah mengungguli berbagai hasil survei di tanah air. Juga dukungan dari pihak-pihak tertentu yang memiliki power.
Diketahui untuk Pilpres 2024, ada tiga paslon capres cawapres yakni Anies Baswedan-Muhaimin Iskandar, Prabowo Subianto-Gibran Rakabuming Raka, dan Ganjar Pranowo-Mahfud MD. Adanya tiga paslon ini memungkinkan terjadinya Pemilu satu putaran, juga dua putaran.
Namun tahukah INNers, ternyata untuk memenangi Pilpres 1 putaran harus memenuhi persyaratan yang telah diatur dalam undang-undang. Bukan hanya omon-omon (omongan belaka). Begitupun dengan syarat masuk putaran 2.
Apa Syarat Pemilu 1 Putaran?
Mengenai Pemilu 1 putaran diatur dalam Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum. Berdasarkan Pasal 416 Ayat (1) UU Pemilu Nomor 7 Tahun 2017.
Demikian bunyinya:
“Pasangan Calon terpilih adalah Pasangan Calon yang memperoleh suara lebih dari 50% (lima puluh persen) dari jumlah suara dalam Pemilu Presiden dan Wakil Presiden dengan sedikitnya 20% (dua puluh persen) suara di setiap provinsi yang tersebar di lebih dari 1/2 (setengah) jumlah provinsi di Indonesia.”
Baca juga: Ketahui 5 Warna Surat Suara Pemilu 2024: Ayo Coblos, Jangan Golput!
Skenario Tahapan Pemilu 1 Putaran
Jika perolehan suara salah satu pasangan capres dan cawapres berhasil lebih unggul dari dua pasangan lainnya, maka Pemilu dapat diakhiri dengan satu kali putaran saja.
Namun, harus memenuhi persyaratan sesuai perundang-undangan.
Syarat Pemilu 2 Putaran
Jika tidak ada pasangan yang memenuhi syarat 50 persen dengan suara minimal 20 persen di separuh jumlah provinsi di Indonesia, maka Pilpres dalam agenda Pemilu akan dilanjutkan ke putaran kedua.
Pasangan yang akan maju ke putaran kedua adalah mereka yang menempati peringkat pertama dan kedua.
Sementara itu, pasangan pada peringkat ketiga atau dengan perolehan paling bawah otomatis dinyatakan gugur. Hal ini diatur dalam Pasal 416 Ayat (2) UU Pemilu Nomor 7 Tahun 2017.
Demikian bunyinya:
“Dalam hal tidak ada Pasangan Calon terpilih sebagaimana dimaksud pada ayat (1), 2 (dua) Pasangan Calon yang memperoleh suara terbanyak pertama dan kedua dipilih kembali oleh rakyat secara langsung dalam Pemilu Presiden dan Wakil Presiden.”
Selain itu, dalam Pasal 416 Ayat (4) UU Pemilu Nomor 7 Tahun 2017.
Demikian bunyinya:
“Dalam hal perolehan suara terbanyak dengan jumlah yang sama diperoleh oleh 3 (tiga) Pasangan Calon atau lebih, penentuan peringkat pertama dan kedua dilakukan berdasarkan persebaran wilayah perolehan suara yang lebih luas secara berjenjang.”
Lihat juga:
Kemenangan Dinasti Jokowi di Pemilu Adalah Kekalahan Demokrasi
