2,237 total views
INN NEWS – Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan (DLHK) Provinsi Kepulauan Bangka Belitung (Babel) membentuk tim khusus untuk menangani konflik antara buaya dan manusia yang semakin marak akibat kerusakan lingkungan.
Langkah ini diambil sebagai respons terhadap peningkatan signifikan kasus serangan buaya dalam beberapa tahun terakhir, yang dipicu oleh degradasi habitat alami buaya, terutama akibat penambangan timah ilegal dan alih fungsi lahan.
Berdasarkan data yang dihimpun Tim Garda Animalia Universitas Muhammadiyah Babel, dalam lima tahun terakhir tercatat 154 kasus konflik buaya dan manusia di Babel.
Dari jumlah tersebut, 48 kasus melibatkan penangkapan buaya, 66 serangan bersifat non-fatal, dan 40 serangan berakibat fatal, menyebabkan korban jiwa. Kasus-kasus ini tersebar di berbagai wilayah, termasuk Kabupaten Bangka, Bangka Barat, Bangka Tengah, Bangka Selatan, Belitung, Belitung Timur, dan Kota Pangkalpinang.
Plh Kepala DLHK Babel, Edi Kurniadi, menjelaskan bahwa kerusakan lingkungan, khususnya hutan mangrove dan sungai seluas 197.065 hektare, menjadi pemicu utama konflik.
“Ekosistem yang tidak lagi mendukung habitat buaya memaksa mereka mendekati pemukiman, sehingga meningkatkan risiko interaksi dengan manusia,” ujarnya dalam keterangan resmi di Pangkalpinang, Minggu (27/4/2025).
Tim khusus yang dibentuk DLHK bertugas melakukan pencegahan, penangkapan, dan relokasi buaya, serta memberikan edukasi kepada masyarakat tentang pentingnya menjaga keseimbangan ekosistem.
Upaya ini melibatkan berbagai pihak, termasuk organisasi lingkungan, masyarakat, dan PT Timah Tbk, yang telah berkontribusi dengan menyediakan tempat penangkaran buaya.
“Kolaborasi lintas sektor sangat krusial untuk menekan angka konflik dan memastikan keberlanjutan upaya konservasi,” tambah Edi.
Kerusakan habitat buaya di Babel tidak terlepas dari aktivitas penambangan timah ilegal yang telah mengubah bentang alam secara masif. Data DLHK mencatat bahwa pada 2022, sebanyak 167.104 hektare lahan di Babel berada dalam kondisi kritis hingga sangat kritis, dengan wilayah terparah di Bangka Barat mencapai 19.562 hektare.
Aktivitas ini tidak hanya merusak hutan mangrove dan sungai, tetapi juga menciptakan kolong-kolong bekas tambang yang menjadi tempat berkeliaran buaya, meningkatkan potensi konflik dengan manusia.
Untuk mencegah serangan lebih lanjut, DLHK telah memasang puluhan papan peringatan “Awas Ada Buaya” di muara, sungai, dan kolong bekas tambang yang dianggap rawan. Selain itu, rencana pengembangan Kawasan Konservasi Maras sebagai habitat buaya juga sedang digodok untuk memberikan ruang aman bagi satwa ini sekaligus mengurangi interaksi dengan manusia.
DLHK Babel berharap kerja sama lintas sektor, termasuk pengawasan ketat terhadap penambangan ilegal, restorasi lingkungan, dan peningkatan kesadaran masyarakat, dapat memperkuat upaya konservasi dan perlindungan habitat buaya.
“Keberhasilan tim khusus ini bergantung pada komitmen bersama untuk mengatasi akar masalah, yaitu kerusakan lingkungan,” tegas Edi.
Bayu Nanda dari Garda Animalia menambahkan bahwa banyak kasus konflik tidak terekam media, sehingga angka sebenarnya bisa jauh lebih tinggi.
“Peningkatan sistem pelaporan dan pemantauan sangat penting untuk memahami skala masalah ini,” katanya.
Pembentukan tim khusus ini menjadi langkah strategis DLHK Babel dalam merespons krisis lingkungan yang berdampak pada kehidupan manusia dan satwa.
Dengan pendekatan yang komprehensif dan kolaboratif, diharapkan konflik buaya-manusia dapat ditekan, sekaligus memastikan kelestarian ekosistem yang menjadi rumah bagi buaya muara, spesies yang dilindungi undang-undang.
