2,043 total views
INN NEWS – Serangan udara Israel ke fasilitas militer dan nuklir Iran pada 13 Juni 2025 menandai eskalasi tajam dalam konflik regional yang telah lama dipicu oleh jaringan proksi Iran di Timur Tengah—seperti Hezbollah di Lebanon, Hamas di Gaza, Houthi di Yaman, dan sejumlah milisi Syiah di Irak dan Suriah.
Namun, di tengah ketegangan itu, respons negara-negara di Timur Tengah terhadap proksi Iran sangat bervariasi. Setidaknya empat kelompok sikap geopolitik dapat diidentifikasi berdasarkan data aliansi militer, pendanaan, dan keterlibatan politik-ekonomi. Berikut ini adalah pemetaan strategisnya:
1. Blok Permusuhan Aktif
Negara: Arab Saudi, UEA, Mesir, Yordania
Negara-negara ini menunjukkan penolakan terang-terangan terhadap Iran dan proksinya.
Arab Saudi mengucurkan lebih dari $110 miliar untuk belanja militer sejak 2021, dengan fokus utama menahan Houthi di Yaman. Data dari SIPRI (2024) menunjukkan bahwa 25% dari serangan drone Houthi ditujukan ke infrastruktur minyak Saudi.
UEA membentuk kerja sama keamanan siber dan anti-drone dengan Israel sejak 2022, dan telah menyuplai logistik ke pasukan anti-Houthi di Yaman Selatan.
Mesir melarang secara resmi segala bentuk dukungan terhadap Hamas, dan telah menutup lebih dari 1.000 terowongan di Rafah sejak 2018.
Yordania, meski relatif kecil, memperkuat perbatasan dengan Irak dan Suriah setelah ditemukan lebih dari 15 sel milisi Syiah ilegal di wilayah Badia Timur.
Motif utama kelompok ini adalah pertahanan nasional, stabilitas internal dari ancaman Syiah radikal, dan pembentukan poros anti-Iran yang semakin terbuka terhadap kolaborasi diam-diam dengan Israel (Pasca Abraham Accords 2020).
2. Blok Netral-Pragmatik
Negara: Qatar, Oman
Kelompok ini menolak konfrontasi langsung dan memilih menjadi penengah aktif dalam konflik.
Qatar menyumbang lebih dari $1,5 miliar dalam bantuan rekonstruksi Gaza (2014–2024), tetapi juga mempertahankan hubungan ekonomi yang solid dengan Iran—termasuk proyek bersama di ladang gas Pars Selatan yang menyumbang 15% pasokan LNG dunia.
Oman menjadi negara kunci dalam fasilitasi negosiasi nuklir JCPOA (2015) dan pasca-JCPOA (2023–2025), dan menjadi tuan rumah lebih dari 30 kali dialog rahasia antara AS–Iran dan Saudi–Houthi.
Blok ini tidak mendukung militerisasi konflik, tetapi berperan dalam deeskalasi dan saluran diplomasi alternatif, khususnya saat institusi internasional gagal berfungsi efektif.
3. Blok Ambigu dan Terpecah
Negara: Irak
Irak adalah contoh negara yang terpecah secara internal antara pemerintah pusat dan milisi-milisi Syiah yang loyal ke Iran.
Sekitar 67% dari 160.000 anggota PMF (Popular Mobilization Forces) menerima pelatihan dan pendanaan dari IRGC Iran menurut laporan CSIS (2023).
Meski Perdana Menteri Irak menolak keterlibatan langsung dalam konflik Israel-Iran, lebih dari 40 serangan roket ke pangkalan AS dan Israel di Suriah sejak 2022 diketahui dilakukan oleh kelompok Irak yang berafiliasi ke Iran.
Situasi ini menjadikan Irak medan tarik-menarik pengaruh antara poros Iran, poros Arab Sunni, dan Barat. Ke depan, tekanan domestik dari kelompok sipil dan Sunni dalam negeri dapat mempercepat pembentukan arah kebijakan yang lebih tegas, tetapi hal ini belum stabil.
4. Blok Realignment Pasca-Regime Change
Negara: Suriah (pasca-Assad, 2025)
Jatuhnya rezim Bashar al-Assad pada Desember 2024 menandai titik balik.
Rezim baru yang didukung Turki, serta elemen Sunni moderat, langsung memutus jalur logistik Iran–Hezbollah yang melalui Suriah, dan melarang keberadaan milisi asing.
Lebih dari 70 markas IRGC di Aleppo dan Damaskus dilaporkan dikosongkan dan digantikan oleh pasukan keamanan lokal pro-Turki pada kuartal pertama 2025.
Selain itu, Suriah mulai membuka hubungan diplomatik dengan UEA dan Arab Saudi, serta mengundang Qatar dan Indonesia untuk rekonstruksi ekonomi dan pendidikan.
Poros ini menjadi simbol perubahan geopolitik Levant, dengan dampak strategis terhadap Hezbollah di Lebanon dan kemampuan serangan lintas wilayah Iran
Arah Timur Tengah 10 Tahun ke Depan: Tiga Skenario Strategis
Berdasarkan tren ini, berikut adalah tiga kemungkinan arah kawasan Timur Tengah hingga 2035, dengan probabilitas berdasar analisa risiko dan tren kebijakan:
1. Koalisi Anti-Iran Semakin Solid (Probabilitas: 65%)
Pembentukan pakta militer informal antara Israel dan negara Teluk—dengan UEA dan Saudi sebagai jangkar utama. Kerja sama ini akan mencakup defense tech, intelijen, dan sistem radar lintas negara.
2. Iran Terisolasi dan Makin Mengandalkan Proksi (Probabilitas: 50%)
Karena sanksi dan kegagalan reformasi, Iran makin bergantung pada proksi. Namun dengan realignment Suriah dan tekanan Israel, efektivitas proksi akan menurun 30–50% dibanding dekade sebelumnya.
3. Rebalancing Lewat Diplomasi Regional (Probabilitas: 40%)
Qatar dan Oman berpotensi membentuk “ASEAN-nya Timur Tengah” melalui kerjasama ekonomi dan energi bersama, yang akan memoderasi ekstremisme regional. Ini sangat bergantung pada keberhasilan restrukturisasi Irak dan Suriah.
Timur Tengah sedang mengalami reposisi besar. Polarisasi antara negara pro dan anti-Iran kian nyata, namun justru membuka ruang bagi transformasi kawasan: dari konflik berbasis milisi menjadi aliansi berbasis pertahanan dan ekonomi.
Peran aktor netral seperti Qatar, Oman, dan Indonesia—jika masuk aktif ke diplomasi kawasan—berpotensi menyeimbangkan arah geopolitik ke depannya. Yang pasti, dekade 2025–2035 adalah dekade transisi, dan sejarah kawasan ini akan ditentukan bukan hanya oleh siapa yang paling kuat, tetapi oleh siapa yang paling mampu membentuk sistem baru yang berkelanjutan.
Oleh: Tim Riset Imadeo
