91 total views
Pernyataan Prabowo di Gorontalo bukan sekadar ledakan emosi politik. Itu adalah bagian dari arsitektur komunikasi yang telah ia bangun selama lebih dari satu dekade.
“Para nelayan sering dilupakan, orang-orang pintar di Jakarta tidak peduli dengan nasibnya nelayan. Berubah sekarang.”
Kalimat Presiden Prabowo Subianto itu, diucapkan di hadapan nelayan Gorontalo pada 9 Mei 2026, segera menyebar luas di media sosial dan kanal berita nasional. Namun fokus utama bukanlah apakah pernyataan tersebut benar atau salah. Pertanyaan yang lebih penting adalah: mengapa seorang presiden memilih diksi itu, di tempat itu, pada momentum itu.
Jawabannya memperlihatkan sesuatu yang lebih besar daripada sekadar simpati terhadap nelayan. Ia memperlihatkan pola komunikasi politik yang konsisten, strategis, dan sangat sadar terhadap psikologi publik Indonesia.
Selama lebih dari satu dekade, Prabowo membangun identitas politiknya melalui satu garis besar narasi: rakyat daerah versus elite pusat. Dalam berbagai pidato kampanye maupun pernyataan kenegaraan, ia berulang kali menempatkan petani, nelayan, dan buruh sebagai simbol “Indonesia nyata,” sementara Jakarta direpresentasikan sebagai pusat kekuasaan yang dianggap jauh dari realitas sehari-hari.
Strategi itu bukan hal baru dalam politik global. Dalam ilmu politik modern, pendekatan seperti ini dikenal sebagai populisme antagonistik, membangun solidaritas publik dengan menciptakan kontras moral antara “rakyat biasa” dan “elite.”
Di Indonesia, formula tersebut bekerja cukup efektif, terutama di luar pusat-pusat urban Jawa. Ia menciptakan persepsi kedekatan emosional antara pemimpin nasional dan masyarakat akar rumput. Dalam era media sosial, retorika semacam ini memiliki nilai tambah: mudah dipotong menjadi klip pendek, mudah viral, dan mudah diterjemahkan menjadi simbol keberpihakan.
Namun pidato Gorontalo tidak hanya berbicara tentang populisme. Ada lapisan lain yang lebih struktural.
Sebagai mantan jenderal, Prabowo secara konsisten melihat sektor pangan dan maritim melalui lensa kedaulatan nasional. Dalam kerangka berpikir tersebut, nelayan bukan sekadar pelaku ekonomi kecil, melainkan bagian dari pertahanan strategis negara. Kritik terhadap “orang pintar Jakarta” sesungguhnya dapat dibaca sebagai kritik terhadap pendekatan teknokratik yang dianggap terlalu jauh dari sektor riil.
Pandangan seperti ini memiliki akar panjang dalam tradisi militer modern: negara yang kuat harus memiliki kontrol terhadap pangan, energi, dan lautnya sendiri. Karena itu, retorika tentang nelayan sering kali terhubung dengan agenda yang lebih besar, swasembada, ketahanan pangan, dan kemandirian nasional.
Pidato itu juga berfungsi sebagai instrumen konsolidasi politik di awal pemerintahan. Hampir semua pemimpin baru membutuhkan narasi pembeda dari rezim sebelumnya, bahkan ketika transisi kekuasaan berlangsung relatif damai. Dalam kasus Prabowo, diferensiasi itu dibangun bukan melalui serangan langsung terhadap pendahulu, melainkan melalui pesan implisit: “pemerintahan sekarang hadir untuk rakyat kecil.”
Ironinya, narasi anti-elite tersebut justru datang dari seorang presiden yang didukung jejaring elite politik, militer, dan bisnis yang sangat kuat. Tetapi kontradiksi semacam itu sering kali tidak menjadi hambatan dalam populisme modern. Yang menentukan bukan konsistensi struktural, melainkan efektivitas emosional.
Ia secara konsisten menggunakan kontras tajam: pusat versus daerah, kuat versus lemah, elite versus rakyat. Padahal secara personal, Prabowo adalah figur kosmopolitan dengan pendidikan internasional dan pengalaman global. Kontras hitam-putih tersebut bukan keterbatasan intelektual, melainkan pilihan retoris yang disengaja.
Bahasa yang sederhana lebih mudah menciptakan identitas kolektif. Ia mengurangi kompleksitas politik menjadi konflik yang mudah dipahami publik luas. Dalam komunikasi massa modern, kesederhanaan sering kali lebih efektif daripada presisi akademik.
“Prabowo bukan anti-intelektual. Ia adalah elite yang memahami bagaimana berbicara dalam bahasa anti-elite, dan melakukannya cukup baik hingga terasa autentik.”
Fenomena seperti ini memiliki banyak preseden global. Di berbagai negara, dari Amerika Latin hingga Eropa Timur, muncul model kepemimpinan yang oleh sejumlah ilmuwan politik disebut sebagai oligarchic populism: elite yang menggunakan retorika anti-elite untuk mempertahankan legitimasi massa.
Pada akhirnya, pertanyaan terpenting bukanlah apakah pidato Gorontalo itu tulus. Politik selalu mengandung unsur performatif. Yang lebih relevan adalah apakah retorika tersebut diterjemahkan menjadi kebijakan konkret.
Apakah harga solar untuk perahu nelayan benar-benar turun. Apakah distribusi logistik membaik. Apakah kesejahteraan pesisir meningkat.
Pidato dapat membangun emosi publik dalam sehari. Tetapi legitimasi politik jangka panjang tetap ditentukan oleh hasil yang dapat dirasakan masyarakat.
Dr. Hanny Setiawan
