HomeHeadlineAhok: Bereskan Republik Ini Butuh Macan Sejati, Bukan Macan Sirkus

Ahok: Bereskan Republik Ini Butuh Macan Sejati, Bukan Macan Sirkus

Published on

spot_img

 308 total views

INN NEWS – Basuki Tjahaja Purnama, atau yang lebih dikenal sebagai Ahok, kembali mencuri perhatian publik. Kali ini, bukan hanya karena gaya kepemimpinannya yang tegas dan lugas, tetapi juga karena pernyataannya yang tajam dalam wawancara eksklusif bersama Liputan 6 terkait dugaan korupsi di PT Pertamina.

Dalam wawancara yang tayang baru-baru ini dan viral di media sosial, Ahok menegaskan bahwa untuk membereskan republik ini, Indonesia membutuhkan “macan sejati,” bukan “macan sirkus” yang hanya pandai bermanuver demi kepentingan pribadi.

Pernyataan ini muncul di tengah sorotan terhadap kasus korupsi tata kelola minyak mentah dan produk kilang Pertamina yang merugikan negara hingga Rp193,7 triliun.

Ahok, yang pernah menjabat sebagai Komisaris Utama PT Pertamina periode 2019-2024, tidak gentar menghadapi isu korupsi yang kini tengah diusut Kejaksaan Agung. Dalam wawancara tersebut, ia dengan lantang menyatakan kesiapannya untuk dipanggil dan bersaksi.

“Gua sudah ngomong kok, makanya saya seneng kalau jaksa mau panggil, saya punya rekaman rapat suara semua,” ujarnya, seperti dikutip Liputan 6 pada 28 Februari 2025.

Baca juga:

Bobroknya Rezim, Menanti Buka-bukaan Ahok di Kasus Dugaan Korupsi Pertamina

Ia bahkan menantang agar sidang kasus ini digelar secara terbuka, sehingga rakyat Indonesia bisa mendengar langsung apa yang terjadi di dalam tubuh BUMN tersebut. “Saya cuman minta pak jaksa sidang terbuka di Republik ini,” tambahnya.

Pernyataan Ahok ini bukan sekadar gertakan. Ia mengaku memiliki bukti berupa rekaman rapat yang bisa mengungkap “bobroknya” Pertamina.

 “Saya seneng kalau di sidang semua rekaman rapat diputar biar seluruh rakyat Indonesia mendengar apa yang terjadi di Pertamina, apa yang saya marah-marah di sana,” katanya dengan nada penuh keyakinan.

Bagi Ahok, kasus ini adalah cerminan dari praktik kotor yang ia sebut sebagai “permainan bajingan.” Ia mempertanyakan mengapa pengadaan yang seharusnya dilakukan sesuai prosedur justru dibiarkan menyimpang, bahkan di tubuh perusahaan sekelas Pertamina.

 

 

Kasus korupsi yang dimaksud melibatkan tata kelola minyak mentah dan produk kilang pada periode 2018-2023, dengan sembilan tersangka yang sebagian besar adalah petinggi Pertamina.

 Salah satu modus yang diungkap adalah pengoplosan bahan bakar, seperti mencampur RON 88 (Premium) dengan RON 92 (Pertamax), yang kemudian dijual dengan harga lebih tinggi.

Hubungi kami sekarang…

Menurut Kejagung, praktik ini menyebabkan kerugian negara yang fantastis, dengan angka sementara Rp193,7 triliun—dan masih bisa bertambah setelah audit Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) selesai.

Ahok sendiri menegaskan bahwa ia tidak takut diperiksa, bahkan menyambut baik proses hukum ini sebagai kesempatan untuk membongkar kebusukan yang selama ini disembunyikan.

 

Artikel Terbaru

UU TNI Tak Hanya Ancam Demokrasi tapi Rugikan Pembangunan Daerah

JAKARTA - Anggota Dewan Perwakilan Daerah Republik Indonesia (DPD RI), Dr. H. Hilmy Muhammad, M.A. dengan tegas mengkritik Rancangan Undang-Undang Tentara Nasional Indonesia (RUU TNI) yang telah disahkan hari ini dalam Rapat Paripurna ke-15 masa persidangan tahun 2024-2025 DPR RI.

Rupiah Anjlok Mendekati Krisis 1998, Peringatan Dini untuk Pemerintah!

INN NEWS - Sepekan setelah perdagangan pasar modal sempat dihentikan akibat koreksi tajam, nilai tukar rupiah kembali terpuruk ke level terendah pasca-pandemi Covid-19.

UU TNI, Ketua MKMK: Cacat Legislasi, Baru Pernah Setertutup Ini

INN NEWS - Ketua Majelis Kehormatan Mahkamah Konstitusi (MKMK), I Dewa Gede Palguna, mengkritik keras proses pembahasan Rancangan Undang-Undang (RUU) Tentara Nasional Indonesia (TNI) yang baru saja disahkan. 

Danantara Masih Tetap Direspon Negatif oleh Pasar

INN NEWS - Danantara, sebagai Badan Pengelola Investasi Daya Anagata Nusantara, mendapat respons negatif dari pasar karena beberapa faktor yang saling berkaitan, berdasarkan sentimen dan analisis yang berkembang hingga saat ini, 26 Maret 2025. 

artikel yang mirip

UU TNI Tak Hanya Ancam Demokrasi tapi Rugikan Pembangunan Daerah

JAKARTA - Anggota Dewan Perwakilan Daerah Republik Indonesia (DPD RI), Dr. H. Hilmy Muhammad, M.A. dengan tegas mengkritik Rancangan Undang-Undang Tentara Nasional Indonesia (RUU TNI) yang telah disahkan hari ini dalam Rapat Paripurna ke-15 masa persidangan tahun 2024-2025 DPR RI.

Rupiah Anjlok Mendekati Krisis 1998, Peringatan Dini untuk Pemerintah!

INN NEWS - Sepekan setelah perdagangan pasar modal sempat dihentikan akibat koreksi tajam, nilai tukar rupiah kembali terpuruk ke level terendah pasca-pandemi Covid-19.

UU TNI, Ketua MKMK: Cacat Legislasi, Baru Pernah Setertutup Ini

INN NEWS - Ketua Majelis Kehormatan Mahkamah Konstitusi (MKMK), I Dewa Gede Palguna, mengkritik keras proses pembahasan Rancangan Undang-Undang (RUU) Tentara Nasional Indonesia (TNI) yang baru saja disahkan.